Fahri Hamzah Usul Dana Desa Ditambah, Tapi Jabatan Kades Hanya 5 Tahun

Murianews, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengusulkan agar anggaran Dana Desa (DD) ditambah oleh pemerintah pusat. Bersamaan dengan itu, jabatan kepala desa juga disesuaikan menjadi 5 tahun. Fahri mengatakan hal tersebut sebagai respons atas demo para kepala desa (Kades) di gedung DPR yang menuntut agar masa jabatan mereka diperpanjang hingga 9 tahun. Menurutnya, banyak warga masyarakat di desa, termasuk perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tidak setuju dengan usulan 9 tahun jabatan kades tersebut. Justru yang banyak diusulkan adalah penambahan anggaran DD. ”Karena yang kita tuntut itu kemandirian desa yang lebih besar, pelembagaan desa yang lebih baik dan tentunya dana desa yang lebih banyak untuk juga pengelolaan desa yang lebih mandiri dan profesional,” katanya, mengutip Detik.com, Kamis (36/1/2023). Baca: Dana Desa Berkurang, Kades di Jepara Khawatir Tak Penuhi Janji Kampanye Menurut Fahri, masa jabatan kepala desa harus dibatasi. Dia lantas menyinggung elite politik yang menjadikan kepala desa sebagai operator menjelang pemilu dengan isu masa jabatan 9 tahun. ”Soal 9 tahun, justru kalau uangnya ditambah ya masa jabatannya justru harus dibatasi. Tapi kan karena elite-elite politik ini mungkin mau menjadikan kepala desa ini sebagai operator menjelang pemilu mungkin mereka diikat di situ. Mohon maaf ini, 9 partai itu mau bagi 9 suaralah kira-kira begitu, itu kan jelek kalau terjadi menurut saya. Mudah-mudahan itu tidak benar ya, sehingga sebenarnya niat baik kita untuk memperbaiki Undang-Undang Desa dan memperbaiki pengelolaan desa ke depan justru harus kita perkuat,” jelasnya. Menurut Fahri, masa jabatan kepala desa 6 tahun 1 periode dan bisa menjabat 3 periode sudah final. Bahkan menurutnya, jika dana desa ditambah, masa jabatan kepala desa harusnya diturunkan menjadi 5 tahun. Baca: Jokowi Pertegas Masa Jabatan Kades Masih 6 Tahun dengan 3 Periode ”Sudahlah anggap saja final yang sekarang, bahkan kalau menurut saya misalnya angka 10 persen APBN menjadi dana desa disepakati. Menurut saya kepala desa harus kembali kepada sama dengan masa jabatan presiden, masa jabatan gubernur, wali kota, bupati itu harus turun menjadi 5,” jelasnya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Detik.com