Pengamat: Masa Jabatan Kades 9 Tahun Dapat Merusak Demokrasi

Murianews, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai jika masa jabatan kepala desa (Kades) yang semula 6 tahun diubah menjadi 9 tahun, akan dapat merusak demokrasi di Indonesia. Menurutnya, dalam konstitusi sudah diatur terkait pembatasan masa jabatan ini, termasuk lima tahun untuk presiden, anggota dewan maupun kepala daerah. Sehingga, jabatan kades setidaknya juga harus menyesuaikan konstitusi tersebut. ”Menurut saya sih itu berbahaya bagi demokrasi di desa karena kan sesungguhnya jabatan kepala desa itu harusnya mengikuti konstitusi, konstitusi itu kan masa jabatan 5 tahun, itu dulu sudah diperpanjang jadi 6 tahun,” kata Trubus, mengutip Kompas.com, Jumat (20/1/2023). Baca: PDIP Dukung Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Ini Alasannya Trubus juga mengatakan, semakin lama jabatan kades ini dipegang, maka kades akan menjadi ”Raja Kelinci” di desanya yang dapat memerintah tanpa pengawasan yang ketat. Terlebih, kepala desa juga memiliki wewenang mengelola dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. ”Seenaknya sendiri tanpa ada kontrol, karena masa jabatan yang panjang itu. Menurut saya jelas tidak baik, sangat merendahkan demokrasi dalam hal ini mencacatkan semua” kata Trubus. Selain itu, para kepala desa juga dinilai dapat meminggirkan aspirasi warga yang tidak mendukungnya sehingga pembangunan desa pun tidak dapat berjalan dengan baik. Baca: Tuntutan Para Kades Agar Masa Jabatannya Diperpanjang 9 Tahun Diterima DPR ”Mereka yang enggak terpilih atau bukan pendukungnya yang terpilih itu akan menjadi aspirasinya banyak terbungkam, dan itu tidak akan disalurkan persoalan-persoalan pembangunan,” tegasnya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Kompas.com