Mahfud MD Ungkap Sulitnya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Murianews, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan jika penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui jalur nonyudisial, dinilainya cukup berat.

Sebab, untuk mencari bukti-bukti pelanggaran tersebut, tentu tidak akan mudah. Terlebih rentan waktunya juga sudah cukup lama. Sehingga, untuk menjerap para pelaku pun butuh kerja ekstra. ”Karena kalau bicara soal pelaku, amat sangat sulit, dan itu hanya bisa pengadilan yang memutuskan,” kata Mahfud, mengutip Kompas.com, Senin (16/1/2023). Baca: Jokowi Beberkan 12 Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Mahfud mengatakan, sejauh ini fakta untuk pelanggaran HAM berat itu memang ada. Tetapi untuk buktinya tidak ada. Sehingga semua yang diajukan oleh pengadilan dikalahkan semua. Karena kendala dalam menempuh jalur hukum itu, maka saat ini pemerintah mengutamakan penyelesaian secara non-yudisial dengan menitikberatkan kepada korban. ”Sebagai langkah baru sudah dimulai untuk memperhatikan dan merehabilitasi hak korban. Ini korban yang jadi fokus kita, bukan pelaku,” terangnya. Menurut Mahfud, pemerintah mengutamakan merehabilitasi para korban kasus pelanggaran HAM berat. ”Kita cari korbannya dan kita merehabilitasi kerusakannya, apakah itu kerusakan mental, ekonomi, maupun politis,” tegasnya. Baca: Banyak yang Belum Paham, Ini Cara Menghitung Berat Badan Ideal Salah satu penyelesaian Pelanggaram HAM Berat dengan jalur nonyudisial ini seperti yang dilakukan pemerintah, yakni korban keturunan dari peristiwa PKI. ”kan banyak yang menjadi korban seperti dipecat, tidak boleh bekerja dan sebagainya lalu mengalami penderitaan yang berkepanjangan, ya kita selesaikan, berikan hak-hak politiknya, itu sudah dimulai sebenarnya.” tutupnya.     Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Kompas.com