”Usulan yang ada kan rice cooker. Masih belum pasti, banyak aspek yang harus dievaluasi,” katanya, dikutip dari
, Jumat (2/12/2022).
Dia juga mengatakan, mengenai rice cooker gratis ini butuh pembahasan lintas kementerian dan beberapa sektor terkait. Sehingga tidak bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM sendiri.
Meski belum pasti, Arifin menegaskan nantinya pembagian rice cooker gratis bakal menyasar masyarakat tidak mampu.
”Prinsipnya jenis-jenis alokasi itu untuk yang tidak mampu. Kalau yang sudah mampu, jangan dong. Tapi nanti kalau dikasih sekarang malah listriknya jepret, tahu-tahu sikringnya hangus bahaya. Jadi memang masih butuh pendalaman,” jelasnya.Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11/2022) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: CNNIndonesia.com
Murianews, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika rencana untuk membagikan 680 ribu rice coocker gratis ke masyarakat itu belum pasti. Mengingat, rencana itu masih dalam tahap pembahasan.
”Usulan yang ada kan rice cooker. Masih belum pasti, banyak aspek yang harus dievaluasi,” katanya, dikutip dari
CNNIndonesia.com, Jumat (2/12/2022).
Dia juga mengatakan, mengenai rice cooker gratis ini butuh pembahasan lintas kementerian dan beberapa sektor terkait. Sehingga tidak bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM sendiri.
Baca: Pemerintah Bakal Bagi-bagi 680 Ribu Rice Cooker Gratis
Meski belum pasti, Arifin menegaskan nantinya pembagian rice cooker gratis bakal menyasar masyarakat tidak mampu.
”Prinsipnya jenis-jenis alokasi itu untuk yang tidak mampu. Kalau yang sudah mampu, jangan dong. Tapi nanti kalau dikasih sekarang malah listriknya jepret, tahu-tahu sikringnya hangus bahaya. Jadi memang masih butuh pendalaman,” jelasnya.
Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11/2022) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: CNNIndonesia.com
