Ditjen Imigrasi Cegah Kanwil BPN Riau ke Luar Negeri, Atas Permintaan KPK

MURIANEWS, Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan (BPN) Riau, M Syahrir agar tidak ke luar negeri.

Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nursaleh mengatakan, pencegahan tersebut diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Syahrir, KPK juga mengajukan cegah atas nama Frank Wijaya yang merupakan pemilik hotel Adimulia.

”Pencegahan atas nama Frank Wijaya dan M Syahrir diajukan oleh KPK. mulai 6 Oktober 2022 hingga 6 April 2023,” kata Saleh, dikutip dari Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Baca: KPK Endus Dugaan Korupsi Sektor Kesehatan Hingga Rp 821,21 Miliar

Sementara Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pencekalan kedua orang tersebut diajukan terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) di Kanwil BPN Provinsi Riau yang saat ini sedang disidik oleh KPK.
”Sebagai bagian dari proses kebutuhan penyidikan,” kata Ali.Meski telah menetapkan sejumlah tersangka, KPK belum membeberkan identitas mereka. Nama para pelaku berikut kronologi perbuatan pidana dan pasal yang disangkakan akan diumumkan saat penyidikan dirasa cukup. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com