Pengamat Kebijakan Publik Nilai Konversi Kompor Gas ke Listrik Hanya Akal-Akalan
Murianews
Selasa, 27 September 2022 11:53:21
MURIANEWS, Jakarta – Rencana adanya konversi kompor gas Elpiji 3 kilogram ke kompor induksi atau listrik, memunculkan persepsi beragam. Bahkan ada juga yang menilai jika kebijakan tersebut hanya sebatas akal-akalan pemerintah.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mau tanggung jawab soal subsidi.
”Wacana ini sebenarnya akal-akalan pemerintah saja, karena pemerintah tidak mau tanggung jawab soal subsidi gas,” katanya, dikutip dari
Kompas.com, Selasa (27/9/2022).
Baca: DPRD Kudus Minta Konversi Elpiji ke Kompor Listrik Dikaji Lebih MatangMenurutnya, apabila kebijakan konversi kompor gas ke listrik ini untuk mengurangi beban subsidi gas elpiji, maka hal itu sangat tidak tepat. Sebab, masyarakat miksin menggunakan daya listrik 450 Volt Amper (VA), sementara daya kompor listrik mencapai 1.000 watt.
”Artinya, kompor listrik itu tidak tepat sasaran kalau untuk kategori masyarakat umum, yang ada adalah masyarakat yang kaya,” jelas dia.
Selain tidak tepat sasaran, konversi kompor gas ke kompor listrik ini tidak ada urgensinya sama sekali. Bahkan, kebijakan ini semakin mempertegas carut-marut tata kelola gas.
Baca: Airlangga Pastikan Konversi Kompor Gas ke Listrik Tidak Dilakukan Tahun Ini”Harusnya UUD 1945 kan bumi, air, dan kekayaan itu dikelola oleh negara, harusnya gas itu dikelola oleh BUMN, tapi yang terjadi kan gas kita itu dikelola pihak ketiga. Oleh pihak ketiga itu diekspor, kita akhirnya beli. Memang ini akar persoalannya di pemerintah sendiri,” lanjutnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com
[caption id="attachment_297369" align="alignleft" width="1280"]

Ilustrasi Kompor Listrik (Freepik)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Rencana adanya konversi kompor gas Elpiji 3 kilogram ke kompor induksi atau listrik, memunculkan persepsi beragam. Bahkan ada juga yang menilai jika kebijakan tersebut hanya sebatas akal-akalan pemerintah.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mau tanggung jawab soal subsidi.
”Wacana ini sebenarnya akal-akalan pemerintah saja, karena pemerintah tidak mau tanggung jawab soal subsidi gas,” katanya, dikutip dari
Kompas.com, Selasa (27/9/2022).
Baca: DPRD Kudus Minta Konversi Elpiji ke Kompor Listrik Dikaji Lebih Matang
Menurutnya, apabila kebijakan konversi kompor gas ke listrik ini untuk mengurangi beban subsidi gas elpiji, maka hal itu sangat tidak tepat. Sebab, masyarakat miksin menggunakan daya listrik 450 Volt Amper (VA), sementara daya kompor listrik mencapai 1.000 watt.
”Artinya, kompor listrik itu tidak tepat sasaran kalau untuk kategori masyarakat umum, yang ada adalah masyarakat yang kaya,” jelas dia.
Selain tidak tepat sasaran, konversi kompor gas ke kompor listrik ini tidak ada urgensinya sama sekali. Bahkan, kebijakan ini semakin mempertegas carut-marut tata kelola gas.
Baca: Airlangga Pastikan Konversi Kompor Gas ke Listrik Tidak Dilakukan Tahun Ini
”Harusnya UUD 1945 kan bumi, air, dan kekayaan itu dikelola oleh negara, harusnya gas itu dikelola oleh BUMN, tapi yang terjadi kan gas kita itu dikelola pihak ketiga. Oleh pihak ketiga itu diekspor, kita akhirnya beli. Memang ini akar persoalannya di pemerintah sendiri,” lanjutnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com