Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
MURIANEWS, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memeintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk melakukan reformasi di bidang hukum.
Hal ini menyusul ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan Jokowi juga mengatakan jika reformasi di bidang hukum ini sangat urgen dan perlu untuk segera dilakukan.
”Saya lihat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita dan itu sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam,” kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Senin (26/9/2022).
Baca: KPK Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati
Jokowi menambahkan, terkait kasus korupsi yang menjerat Sudrajad, ia akan menunggu proses hukum yang dilakukan oleh KPK.
Baca Juga
Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik
WhatsApp Channel
&
Google News




Jokowi saat memberikan pengarahan kepada menteri untuk membeli produk dalam negeri (Tangkapan Layar)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memeintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk melakukan reformasi di bidang hukum.
Hal ini menyusul ditetapkannya Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bahkan Jokowi juga mengatakan jika reformasi di bidang hukum ini sangat urgen dan perlu untuk segera dilakukan.
”Saya lihat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita dan itu sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam,” kata Jokowi, dikutip dari Kompas.com, Senin (26/9/2022).
Baca: