Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Jakarta – Anggota DPR RI Wulan Jameela meminta kepada pemerintah untuk tidak terburu-buru untuk melakukan konversi penggunaan kompor gas Elpigi 3 kilogram ke kompor induksi atau listrik.

Menurutnya, konversi kompor yang terburu-buru bukannya dapat menyelesaikan masalah, tetapi justru akan menimbulkan masalah baru. Karena itu, pemerintah diminta untuk melakukan pengkajian ulang.

”Ini seperti menyelesaikan masalah dengan masalah baru,” kata Wulan Jamella, dikutip dari sindonews.com, Jumat (23/9/2022).

Baca: Pemerintah Bagi-Bagi Sepaket Kompor Listrik Gratis Kepada Masyarakat

Wulan juga mengaku tahu betul kebutuhan kompor untuk urusan rumah tangga tersebut. Namun, dengan adanya konversi yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu ini terkesan terburu-buru dirilis.

”Ini saya jujur ya, kapasitas saya sebagai anggota dewan dan sebagai emak-emak. Kami di rumah aja punya kompor listrik tetap tak bisa lepas dari yang gas, karena masakan Indonesia ya beda bukan masakan orang bule yang pancinya ya seukuran gitu aja,” imbuh Istri musisi Ahmad Dani itu.
Baca: Kompor Listrik Pengganti Elpiji 3 Kg Mulai Diuji CobaDia juga menambahkan, Komisi VII DPR sebenarnya sudah membahas ihwal program kompor listrik ini dengan Kementerian ESDM. Saat itu kesepakatan yang didapat adar pemerintah mengkaji ulang. Kini, program distribusi kompor listrik mulai digulirkan dan harganya mencapai Rp1,5 juta per unit.”Kami tahu Kemenperin hanya menjalankan mandat yang ditugaskan. Ini urusan PLN. Saya melihat ini terlalu terburu-buru,” tegasnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Sindonews.com

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler