Bawaslu Minta ke Jokowi Agar Panwaslu Bisa dari Lulusan SMP

MURIANEWS, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga saat ini masih kesulitan untuk mencari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) baik di tingkat kecamatan, desa dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sebab, regulasi yang saat ini, untuk pendidikan minimal bagi seorang yang hendak bergabung menjadi Panwaslu harus lulusan SMA. Sedangkan untuk usia minimal adalah 25 tahun.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dengan adanya syarat minimal lulusan SMA dan usia 25 tahun, cukup sulit untuk merekrut Panwaslu.

”Kami juga mengusulkan Panwas Ad hoc diturunkan usianya jadi 17 atau 18 tahun. Karena Indonesia ini bukan hanya Jakarta,” kata Rahmat Bagja usai bertemu Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari Merdeka.com, Kamis (22/9/2022).

Baca: Bawaslu Jepara Buka Pendaftaran Panwascam

Rahmat mengungkapkan, Presiden Jokowi memahami kesulitan Bawaslu dalam merekrut pengawas Ad hoc, terutama di kabupaten/kota, daerah kepulauan, maupun perbatasan.
Dia pun memohon kepada Jokowi agar syarat menjadi panitia Ad Hoc diturunkan minimal lulusan SMP. Menurutnya, lulusan SMP sudah memahami pendidikan dasar.Baca: Bawaslu Grobogan Buka Pendaftaran Panwascam, PNS Boleh Ikut Lho”Dan kami mohon pendidikannya diturunkan juga jadi SMP, bukan SMA, SMP kan pasti sudah bisa baca tulis, bisa menambah mengurang, mengkali. Itu kan kemampuan dasar yang dibutuhkan teman-teman pengawas di tingkat Ad hoc, di TPS. Kalau itu terpenuhi kita tak makan kesulitan lagi merekrut panwas TPS,” ujarnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Merdeka.com