BKN: Perlahan PNS Akan Tersingkir oleh PPPK

[caption id="attachment_241167" align="alignleft" width="880"] Peserta mengerjakan naskah soal saat pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Sukoharjo di Gedung LPPKS, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Selasa (21/9/2021). (Humas Pemkab Sukoharjo)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Perlahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia akan tersingkir oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini lantaran terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan PSN dan PPPK. Plt Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan, saat ini jumlah PNS tercatat ada sebanyak 3,9 juta dari yang sebelumnya mencapai 4,5 juta orang. Sementara jumlah PPPK ada sebanyak 351 ribu. ”Ke depan, bayangan saya, PNS ini akan turun drastis. Yang banyak adalah PPPK,” ungkapnya, dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (25/7/2022). Baca: Jokowi Naikkan Tunjangan Kinerja PNS BKN, Tertinggi Rp 33,24 Juta Bima menjelaskan PNS nantinya hanya akan diisi oleh pejabat pembuat kebijakan. Sementara PPPK akan diisi oleh pelayanan publik di setiap instansi pemerintah. Komposisi seperti itu, kata dia, sudah diterapkan di banyak negara. Secara internasional, pembagian tersebut menggunakan terminologi civil servant (PNS) dan government worker (PPPK). Pihaknya menyebut salah satu negara yang telah menerapkan komposisi tersebut adalah Amerika Serikat (AS). Bahkan, kata dia, di Selandia Baru, pegawai pemerintah semuanya berstatus PPPK. Baca: BKN Ungkap 35 Persen ASN Indonesia Kinerjanya Rendah ”Di Amerika itu, police, social workers, teachers, health workers itu PPPK. Di Australi dan New Zealand malah semuanya PPPK," kata Bima. ”Mereka hanya mengerjakan pekerjaan berdasarkan project base, kalau sudah selesai mereka bisa keluar atau melanjutkan di project yang lain,” terangnya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: CNNIndonesia.com