MUI Kritik Pengesahan Nikah Beda Agama oleh PN Surabaya

MURIANEWS, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama. Padahal, itu bertentangan dengan regulasi negara.

Sekjen MUI Amirsyah Tambunan menjelaskan, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam regulasi negara.

”Pernikahan beda agama dan keyakinan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,” katanya, dikutip dari Antaranews, Rabu (22/6/2022).

Amirsyah mengatakan pernikahan beda agama di negara Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pasal tersebut, kata dia, dijelaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Baca: PN Surabaya Izinkan Warga Nikah Beda Agama, Ini AlasannyaSelain itu, pernikahan beda agama juga melawan konstitusi yang telah dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 28 B. Dalam pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”Dengan perkawinan beda agama maka terjadi pertentangan logika hukum, karena selain beda agama juga berbeda kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang dalam kasus ini harus ditolak atau dibatalkan,” kata Amirsyah. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Antara