MURIANEWS, Jakarta- Para petani
kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir), hari ini, Selasa (17/5/2022) akan melakukan aksi keprihatinan. Selain itu, mereka juga akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan keluh kesahnya selama adanya kebijakan larangan ekspor minyak sawit.
Aksi ini lantaran panen raya tahun ini,
sawit mereka tidak terserap. Bahkan terancam gagal panen.
Kondisi ini merupakan imbas dari kebijakan larangan ekspor minyak
sawit oleh Presiden Jokowi, sehingga banyak pabrik pengolahan kelapa sawit yang masih mempunyai stok banyak. Kemudian, pabrik juga tidak berani berspekulasi untuk menyerap sawit petani.
Baca:
Petani Sawit Meradang, Tak Bisa Jual hasil Panen Karena Larangan EksporKetua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyikapi larangan ekspor minyak goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada anjloknya harga tandan buah segar (TBS)
kelapa sawit, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.
"Jakarta akan menjadi sentra utama Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang diadakan pada 17 Mei 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas. Selanjutnya kami akan ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan usulan kami," kata Gulat dalam keterangan resminya.
Dia juga mengatakan sekitar 250 petani yang akan terlibat dalam aksi ini. Mereka merupakan anggota dai Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 kabupaten/kota.
Baca:
Ini Kesalahan saat Suntik Insulin yang Sering Dilakukan, Perhatikan ya!Dalam aksi tersebut, para petani akan menyampaikan lima pesan kepada pemerintah.
Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
Kedua, Meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
Keempat, dengan segera pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan ekspor di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).
Kelima, meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha)Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber:
Detik.com
[caption id="attachment_286795" align="alignleft" width="880"]
Ilustrasi buah sawit. (Bisnis.com/Arief Hermawan P)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Para petani
kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir), hari ini, Selasa (17/5/2022) akan melakukan aksi keprihatinan. Selain itu, mereka juga akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan keluh kesahnya selama adanya kebijakan larangan ekspor minyak sawit.
Aksi ini lantaran panen raya tahun ini,
sawit mereka tidak terserap. Bahkan terancam gagal panen.
Kondisi ini merupakan imbas dari kebijakan larangan ekspor minyak
sawit oleh Presiden Jokowi, sehingga banyak pabrik pengolahan kelapa sawit yang masih mempunyai stok banyak. Kemudian, pabrik juga tidak berani berspekulasi untuk menyerap sawit petani.
Baca:
Petani Sawit Meradang, Tak Bisa Jual hasil Panen Karena Larangan Ekspor
Ketua Umum Apkasindo Gulat ME Manurung mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyikapi larangan ekspor minyak goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada anjloknya harga tandan buah segar (TBS)
kelapa sawit, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.
"Jakarta akan menjadi sentra utama Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia yang diadakan pada 17 Mei 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian dan Patung Kuda Monas. Selanjutnya kami akan ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan usulan kami," kata Gulat dalam keterangan resminya.
Dia juga mengatakan sekitar 250 petani yang akan terlibat dalam aksi ini. Mereka merupakan anggota dai Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 kabupaten/kota.
Baca:
Ini Kesalahan saat Suntik Insulin yang Sering Dilakukan, Perhatikan ya!
Dalam aksi tersebut, para petani akan menyampaikan lima pesan kepada pemerintah.
Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
Kedua, Meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
Ketiga, meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
Keempat, dengan segera pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan ekspor di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).
Kelima, meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha)
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber:
Detik.com
