Ternyata Ini Alasan Kemenkumham Terbitkan SK PDSI

MURIANEWS, Jakarta- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan alasan terkait pemberian Surat Keputusan (SK) nomor: AHU-0003638.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI).

Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kemenkumham RI, Santun Maspari Siregar mengatakan, pengesahan SK tersebut merujuk pada Akta Pendirian nomor 1, tanggal 6 April 2022, yang dibuat oleh Subuh Priyambodo, S.H., Notaris di Kota Jakarta Utara.

"Dengan itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan pengesahan badan hukum Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor: AHU-0003638.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 10 April 2022,” katanya, dikutip dari detik.com, Kamis (28/4/2022).

Baca: Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia Resmi Dibentuk

Santun Maspari mengatakan pemberian pengesahan ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, PDSI tercatat sebagai ormas yang berbadan hukum serta tunduk kepada Undang-undang Ormas.

"Perkumpulan tersebut merupakan ormas berbadan hukum yang lahir berdasarkan staatblad 1870 no. 64 beserta peraturan pelaksananya yang tunduk pada UU Ormas," imbuhnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto Brigjen TNI (Purn) dr Jajang Edi Priyanto mendeklarasikan organisasi PDSI.
Baca: Lancarkan Arus Mudik di Pati, Empat Titik Pos DidirikanJajang mengatakan, berdirinya perkumpulan ini adalah dalam memenuhi hak warga negara Indonesia dalam berserikat dan berkumpul yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 selaku konstitusi tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.“Hak kami ini telah diejawantahkan dalam SK Kemenkumham tersebut," ujar Jajang.Jajang menuturkan kehadiran PDSI salah satunya untuk mendorong anak bangsa di bidang kesehatan memiliki inovasi untuk Indonesia maupun dunia. PDSI disebut Jajang bakal mematuhi aturan organisasi profesi termasuk kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) terkait pengurusan sertifikasi seperti izin praktik. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: detik.com