MURIANEWS, Jakarta- Ketua DPR RI
Puan Maharani meminta agar implementasi Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. Apalagi, pengesahan UU TPKS itu memang menjadi kado terindah saat peringatan Hari Kartini, dimana perjuangan seorang perempuan menjadi titik tolak munculnya UU TPKS tersebut.
Puan mengatakan, secara substansi ada enam elemen kunci yang dimandatkan dalam
UU TPKS. Yaitu pemidanaan, pencegahan, pemulihan, tindak pidana, pemantauan, dan hukum acara.
Esensi perjuangan menjadi nyawa dalam melahirkan UU TPKS. Situasi perempuan Indonesia yang belum terbebas dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender menjadi lecutan untuk terus memperjuangkan pengaplikasian UU ini di lapangan.
“Inti dari kesetaraan dan keadilan gender bukan meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi. Melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki atau perempuan,” kata Puan, Kamis (21/4/2022).
Baca: UU TPKS Diminta Jadi Pemicu Penuntasan Kekerasan Seksual di JatengKarena itu, Puan meminta agar kaum perempuan Indonesia mampu memetic nilai-nilai perjuangan yang kemudian dapat diimplementasikan dalam mengawal UU TPKS ini.
“Kita harus mampu menghayati, memetik, dan mewarisi nilai-nilai semangat perjuangan yang ditinggalkan Kartini. Tekad kuat serta kegigihan untuk terus mengawal implementasi UU ini menjadi upaya saling dukung dan saling jaga, agar tak ada lagi ruang untuk kekerasan seksual,” sambung Puan.
Senada dengan Puan, para legislator perempuan yang turut mengawal kelahiran UU TPKS menyebut keteladanan dari seorang RA Kartini menjadi energi untuk terus memperjuangkan UU ini bisa disahkan dan diimplementasikan menjadi payung hukum yang kuat.“UU ini harus bisa diaplikasikan dengan baik sesuai arahan Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI. Bagi para politisi perempuan ini adalah legacy yang harus bisa mengakomodir kepastian hukum dan konsekuensi hukum dalam kejahatan kekerasan seksual bagi perempuan dan anak tanpa mengabaikan hak dan kewajiban baik korban dan pelaku,” kata Riezky Aprilia, anggota Badan Legislasi DPR.
Baca: Komnas Perempuan: Pelaksanaan UU TPKS Perlu DikawalSementara Diah Pitaloka, legislator perempuan lain yang menjadi anggota Panja UU TPKS menegaskan, sedikitnya ada 3 nilai dari sosok RA Kartini yang menjadi inspirasi dalam mewujudkan kelahiran UU ini.“Terutama nilai pantang menyerah, semua yang terlibat dalam perumusan UU TPKS ini tidak patah di tengah jalan. Semangat yang tidak mudah digoyahkan. Kedua, semangat sisterhood atau persaudaraan yang saling menguatkan untuk bisa menghadapi tantangan dalam proses pembahasan aturan. Dan ketiga, adalah semangat menegakkan keadilan bagi kaum perempuan,” tutur Diah. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis Anwar
[caption id="attachment_286483" align="alignleft" width="880"]
ketua DPR RI Puan Maharani saat berpidato (Istimewa)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Ketua DPR RI
Puan Maharani meminta agar implementasi Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif. Apalagi, pengesahan UU TPKS itu memang menjadi kado terindah saat peringatan Hari Kartini, dimana perjuangan seorang perempuan menjadi titik tolak munculnya UU TPKS tersebut.
Puan mengatakan, secara substansi ada enam elemen kunci yang dimandatkan dalam
UU TPKS. Yaitu pemidanaan, pencegahan, pemulihan, tindak pidana, pemantauan, dan hukum acara.
Esensi perjuangan menjadi nyawa dalam melahirkan UU TPKS. Situasi perempuan Indonesia yang belum terbebas dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender menjadi lecutan untuk terus memperjuangkan pengaplikasian UU ini di lapangan.
“Inti dari kesetaraan dan keadilan gender bukan meneguhkan siapa yang mendominasi dan didominasi. Melainkan menemukan koridor untuk saling berbagi secara adil dalam segala aktivitas kehidupan tanpa membedakan pelakunya laki-laki atau perempuan,” kata Puan, Kamis (21/4/2022).
Baca: UU TPKS Diminta Jadi Pemicu Penuntasan Kekerasan Seksual di Jateng
Karena itu, Puan meminta agar kaum perempuan Indonesia mampu memetic nilai-nilai perjuangan yang kemudian dapat diimplementasikan dalam mengawal UU TPKS ini.
“Kita harus mampu menghayati, memetik, dan mewarisi nilai-nilai semangat perjuangan yang ditinggalkan Kartini. Tekad kuat serta kegigihan untuk terus mengawal implementasi UU ini menjadi upaya saling dukung dan saling jaga, agar tak ada lagi ruang untuk kekerasan seksual,” sambung Puan.
Senada dengan Puan, para legislator perempuan yang turut mengawal kelahiran UU TPKS menyebut keteladanan dari seorang RA Kartini menjadi energi untuk terus memperjuangkan UU ini bisa disahkan dan diimplementasikan menjadi payung hukum yang kuat.
“UU ini harus bisa diaplikasikan dengan baik sesuai arahan Ibu Puan sebagai Ketua DPR RI. Bagi para politisi perempuan ini adalah legacy yang harus bisa mengakomodir kepastian hukum dan konsekuensi hukum dalam kejahatan kekerasan seksual bagi perempuan dan anak tanpa mengabaikan hak dan kewajiban baik korban dan pelaku,” kata Riezky Aprilia, anggota Badan Legislasi DPR.
Baca: Komnas Perempuan: Pelaksanaan UU TPKS Perlu Dikawal
Sementara Diah Pitaloka, legislator perempuan lain yang menjadi anggota Panja UU TPKS menegaskan, sedikitnya ada 3 nilai dari sosok RA Kartini yang menjadi inspirasi dalam mewujudkan kelahiran UU ini.
“Terutama nilai pantang menyerah, semua yang terlibat dalam perumusan UU TPKS ini tidak patah di tengah jalan. Semangat yang tidak mudah digoyahkan. Kedua, semangat sisterhood atau persaudaraan yang saling menguatkan untuk bisa menghadapi tantangan dalam proses pembahasan aturan. Dan ketiga, adalah semangat menegakkan keadilan bagi kaum perempuan,” tutur Diah.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
