Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Jakarta- Setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax naik menjadi Rp 12.500 per liter, kini pemerintah tengah menggodok kenaikan pertalite. Bahkan isu kenaikan pertalite itu sudah mulai diembuskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat melakukan rapat krja bersama dengan Komisi VII DPR RI.

Menteri ESDM Arifin Tasrif yang hadir dalam rapat kerja tersebut mengatakan, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina membuat harga minyak mentah Indonesia (ICP/Indonesia Crude Price) per Maret 2022 sebesar 98,4 dollar AS per barrel. Padahal asumsi APBN 2022 hanya 63 dollar AS per barrel.

Degan kondisi ini,  pemerintah tidak bisa terus menerus melakukan subsidi Pertalite dengan harga dibawah keekonomian. Sehingga, pihaknya telah meyiapkan skema penyelamatan jangka Panjang dan jangka pendek.

Menurutnya, Ini merupakan strategi jangka menengah-panjang pemerintah dalam menghadapi melambungnya harga minyak dunia yang kini mencapai di atas 100 dollar AS per barrel.

Baca: Harga Makin Mahal, Pengguna Pertamax Berbondong Lari ke Pertalite

"Untuk jangka menengah dan panjang, akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite dan minyak Solar," ungkapnya, seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (14/4/2022).

Selain itu, strategi menghadapi kenaikan harga minyak dunia juga akan dilakukan melalui pengamanan cadangan operasional menjadi 30 hari dari saat ini hanya 21 hari. Kemudian, melakukan manajemen stok secara jangka panjang.Sementara, untuk strategi jangka pendek, pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM, khususnya ada periode Ramadan dan Idul Fitri. Lalu, meningkatkan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM, serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU.Baca: Pertamina Resmi Larang SPBU Layani Pembeli Pertalite yang Pakai Jeriken"Juga untuk jangka pendek, kami mengusulkan perubahan kuota BBM jenis tertentu, termasuk JBKP (jenis BBM khusus penugasan) Pertalite," tutup Arifin. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler