Malaysia Buka Suara Terkait Rencananya Ajukan Reog ke UNESCO
Murianews
Senin, 11 April 2022 16:10:57
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
MURIANEWS, Jakarta- Pemerintah Malaysia akhirnya buka suara setelah masyarakat Indoensia gaduh dengan usulan Reog ke UNESCO. Bahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud ristek) mendapatkan banyak kecaman lantaran belu mendaftarkan reog tersebut.
Wakil Dubes Malaysia di Jakarta, Adlan Mohd Shaffieq mengatakan bahwa hingga saat ini, Malaysia belum mendaftarkan Reog Ponorogo ke UNESCO.
"Saya sudah berdiskusi dengan pusat mengenai ini, berdasarkan informasi awal, Malaysia belum mengajukan Reog Ponorogo ke UNESCO sebagai milik kami," kata Adlan, dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (11/4/2022).
Menurut Adlan, Malaysia dan Indonesia sudah membuat kesepakatan untuk mendaftarkan bersama warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage) ke UNESCO. Hal itu seperti baju kebaya, Tari Piring, tari Kuda Kepang, tradisi Adat Perpatih, dan Puisi Teromba. Dengan kesepakatan itu, deretan kesenian tersebut diklaim menjadi milik bersama.
Baca: Kesenian Reog Diajukan Malaysia ke UNESCO, Indonesia Tak Mau Kecolongan
Baca Juga
Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik
WhatsApp Channel
&
Google News




Sejumlah seniman saat melakukan pertunjukan Reog sebagai sikap menolak atas klaim yang dilakukan Malaysia. (MURIANEWS/Priyo)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Pemerintah