Nestapa Petani, Pemerintah Akan Batasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

[caption id="attachment_199539" align="alignleft" width="880"] Anggota komisi B DPRD Grobogan melakukan monitoring di gudang pupuk bersubdisi, Selasa (3/11/2020). (MURIANEWS/Dani Agus)[/caption] MURIANEWS, Jakarta- Pemerintah dalam waktu dekat akan membatasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani. Hal ini menyusul lonjakan harga pupuk yang merupakan imbas dari perang Rusia dan Ukraina. Pengumuman pembatasan penyaluran pupuk bersubsidi itu dikatakan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Selasa (5/4/2022). Dia mengatakan, nantinya pupuk subsidi diprioritaskan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat dan kakao. "Kemudian, tentu pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi urea dan MPK," tarang airlangga. Menurutnya, pembatasan tersebut berdasarkan atas permintaan presiden Joko Widodo, karena harga pupuk juga tengah mengalami kenaikan.  Saat ini, harga pupuk urea mendekati US$1.000. Sementara, Indonesia mengimpor pupuk KCL dan potasium dari Ukraina. Baca: Pupuk Indonesia Bakal Cabut Izin Distributor dan Kios yang Selewengkan Pupuk Bersubsidi "Nah, untuk itu bapak presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran. Para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk dan tentunya pada akhirnya mendorong ketersediaan pangan yang aman," ujarnya. Sementara SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia Wijaya Laksana memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun nonsubsidi seperti fosfat dan kalium dalam kondisi aman setidaknya sampai semester 1 2022. Baca: Polisi Bongkar Penyelewengan Penjualan Pupuk Bersubsidi di Nganjuk "Kami sudah mengantisipasi kebutuhan bahan baku ini dengan melakukan pengadaan jangka panjang sehingga cukup untuk memproduksi kebutuhan produksi NPK," katanya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: CNNIndonesia.com