Mendesak, RUU TPKS Paling Lambat Disahkan 14 April

[caption id="attachment_276889" align="alignleft" width="880"] Mahasiswa tengah menandatangi petisi dalam aksi damai menuntut RUU TPKS disahkan, Selasa (8/3/2022). (MURIANEWS/Anggara Jiwandhana)[/caption] MURIANEWS, Jakarta- Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual (RUU TPKS) mendesak untuk segera disahkan oleh DPR. Hal ini menyusul banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani secara maksimal. Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya mengaku pihaknya sudah mengirim surat ke pimpinan DPR agar RUU TPKS mendapat jatah di Paripurna DPR. Dia berkata, penentuan 14 April telah sesuai jadwal menyusul pembahasan RUU TPKS dengan pemerintah yang kini hampir rampung. "Jadi ini kan masa sidang sampai 14 April ya, kita tentu berharap sudah diparipurnakan sebelum, ya paling telat 14 April lah ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun," katanya, dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (4/4/2022). Baca: RUU TPKS Diminta Tetap Dibahas Meski DPR Reses Dalam seminggu terakhir, pihaknya pun diketahui terus menggelar rapat intensif dengan pemerintah untuk membahas masalah RUU TPKS ini. tidak hanya itu, daftar inventarisir masalah (DIM) juga harus dilakukan serta penentuan poin-poin dalam RUU TPKS. Baca: RUU TPKS Diminta Tetap Dibahas Meski DPR Reses Sebelumnya, pengesahan RUU TPKS itu akan disahkan pada Selasa (5/4/2022) besok. Namun, masih ada beberapa poin yang dalam pembahasannya belum terselesaikan. Poin tersebut diantaranya adalah DIM terkait kekerasan seksual berbasis elektronik  (KSBE) dan DIM tentang eksploitasi seksual. Meski demikian, RUU TPKS nantinya akan lebih dahulu melewati proses redaksional di Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Pleno Baleg), sebelum dibawa ke Pleno dan Paripurna.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: CNNIndonesia.com