Nusron Singgung `Menteri Dungu` Terkait Kelangkaan Minyak Goreng
Murianews
Rabu, 2 Maret 2022 12:21:02
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
MURIANEWS, Jakarta- Nusron Wahid, Politikus partai Golkar menyinggung tentang `menteri dungu` di era pemerintahan Jokowi saat ini. Hal itu lantaran `Menteri Dungu` tersebut lambat dalam menerjemahkan perintah Jokowi, sehingga terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.
Dalam sebuah acara Adu Perspektif 'Siapa Puas dengan Jokowi', yang diadakan detik.com, Nusron bercerita mengenai problem di pemerintahan Jokowi. Ia menyebut adanya gap antara perilaku Jokowi dengan menteri-menterinya. Kemudian problem kelambatan untuk merespons tentang kejadian yang terjadi di masyarakat.
Ia mencontohkan ketika situasi batubara langka, Jokowi cepat memerintahkan Menteri ESDM untuk melarang ekspor batubara. Bahkan perintah itu, jelas Nusron, dijabarkan dalam pidato.
"Tapi ketika minyak goreng itu udah lama berlarut-larut. Saya di DPR sudah mengingatkan perlunya DMO (domestic market obligation), dan DPO (domestic price obligation) dengan harga tertentu untuk CPO (crude palm oil/kelapa sawit mentah) kita terutama bagi mereka yang memproduksi minyak goreng," kata Nusron.
Baca: Sejam, 3.420 Liter Minyak Goreng di Jepara Ludes
"Itu sudah sekitar 4 bulan yang lalu, menterinya tidak merespons, padahal presiden berkali-kali ngomong bahwa kita perlu kebijakan yang pro rakyat mementingkan keadilan rakyat tetapi menterinya ragu-ragu, menteri perdagangannya," lanjutnya.
Sementara ketika situasi makin sulit, pemerintah baru memberlakukan DMP dan DPO pada 1 Februari lalu. Namun, situasi hari ini makin tidak terkendali karena minyak masih langka. Untuk itu, Nusron menyarankan agar pemerintah 'berperang'. Yakni dengan melarang ekspor CPO. Ia menduga dengan kebijakan ini pasti ada korban, contohnya petani CPO.
Baca: Di Kudus, Menteri Perdagangan Singgung Akan Gulirkan Peraturan Tata Niaga
Baca Juga
Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik
WhatsApp Channel
&
Google News




Nusron Wahid dalam acara Adu Perspektif `siapa puas dengan Jokowi` (tangkapan layar)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta-