Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa wacana pemindahan Ibu Kota sudah dilakukan sejak masa Pemerintahan Soekarno. Mulanya, Presiden Pertama RI itu hendak memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya pada tahun 1957.

"Namun, karena saat itu terjadi pergolakan yang cukup besar, (pemindahan Ibu Kota) di rem dulu," terang Jokowi.

Kemudian pada masa pemerintahan Soeharto, wacana pemindahan Ibu Kota kembali mencuat. Bahkan pemindahan akan dilakukan di wilayah Jonggol, Jawa Barat.

"Tapi batal juga karena ada pergolakan di 97-98. Jadi ini kajian itu sudah lama sekali," kata dia.

BacaUsung Konsep Hutan Pintar, Jokowi: Pengendara Mobil BBM Fosil Jangan Pindah ke Ibu Kota Baru

Kemudian pada saat ini, Jokowi berkomitmen bahwa pemindahan Ibu kota tidak hanya sekedar wacana. Komitmen tersebut digodok sedemikian rupa, sehingga memunculkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN).

Tak berlangsung lama, wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi lokasi penempatan IKN yang diberi nama Nusantara tersebut. Konsepnya pun sudah ditata sedemikian rupa agar IKN terdebut tidak jawa sentris.

BacaSebelum Jakarta, Ibu Kota Negara Indonesia Ini Pernah Punya Beberapa Nama
Sebelumnya, Anggota Tim Kajian IKN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai pembangunan IKN masih Jawa-sentris dalam hal pengakomodasian aspirasinya."Hal ini dikarenakan perspektif dominan selama ini terlalu Jawa-sentris, sehingga suara-suara daerah belum begitu menjadi atensi," ujarnya.BacaKejar Target, Ibu Kota Pindah Sebelum 16 Agustus 2024Namun, Hal itulah yang membuat rasa kepemilikan (sense of belonging) terhadap Ibu Kota Negara (IKN) baru ini, bisa saja bernuansa elitis daripada inklusif."Maka penting sekiranya suara-suara daerah dari Kalimantan Timur diperhatikan terutama masyarakat adat yang kerap kali termarjinalkan," imbuhnya Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: CNNIndonesia.com

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News