MURIANEWS, Jakarta- Presiden Joko Widodo (
Jokowi) berupaya untuk menghentikan ekpor bahan mentah. Hal itu lantaran ekpor bahan mentah tidak mendapatkan keuntungan bagi Inndonesia. Sehingga, perlahan ekpor berbagai bahan mentah akan ditiadakan.
Jokowi mengatakan, penghentian
ekpor bahan mentah itu sudah dimulai sejak 2020 lalu, yakni pemerintah menyetop ekpor nikel. Bahkan apabila memungkinkan, kiriman harus dilakukan setengah jadi.
"Pada 2020 saya sudah sampaikan stop nikel. Enggak boleh ekspor lagi nikel. Kiriman harus minimal setengah jadi, kemudian nanti berikutnya harus barang jadi, sehingga nilai tambah kita ada di sini," ujar Jokowi dilansir dari
Kompas.com, Selasa (1/3/2022).
"Kita sudah 400 tahun lebih untuk kita tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke sana (stop ekspor bahan mentah), ini yang namanya transformasi ekonomi," lanjutnya.
Baca: Perkuat Ekonomi Nasional, RI Stop Ekspor Mineral Mentah Nikel, Bauksit dan TembagaJokowi menjelaskan, selama lebih dari 400 tahun Indonesia mengekspor bahan mentah berupa
nikel, tembaga, hasil pertanian dan perkebunan hanya sedikut nilai yang dihasilkan.
Setelah menghentikan ekspor nikel mulai 2020, pada tahun ini Indonesia akan menghentikan ekpsor bauksit. Pada 2023, rencananya pemerintah akan menghentikan ekspor tembaga.
"Tembaga dicampur dengan nikel bisa menjadi baterai, bisa menjadi sodium ion, bisa menjadi barang-barang setengah jadi maupun barang jadi, sehingga tadi nilai tambah itu ada di dalam negeri. Inilah yang kita maksud dengan transformasi ekonomi," tambahnya.
Baca: Wanti-Wanti Jokowi Saat Nilai Ekspor TumbuhOleh karenanya, Indonesia kini harus mulai memikirkan nilai tambah dari hasil ekspor. Caranya yakni membiasakan ekspor untuk barang jadi atau setengah jadi."Nilai tambah itu apa? Terbuka lapangan pekerjaan yang gede di Indonesia, pajaknya bayar di Indonesia, bea keluar bayar di Indonesia, PPN bayar di indonesia,
PNBP penerimaan negara bukan pajak, ada di Indonesia, dapat semua kita di situ," jelasnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber:
Kompas.com
[caption id="attachment_272901" align="alignleft" width="880"]

Presiden Jokowi saat melakukan evaluasi vaksinasi secara virtual (tangkapan layar)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Presiden Joko Widodo (
Jokowi) berupaya untuk menghentikan ekpor bahan mentah. Hal itu lantaran ekpor bahan mentah tidak mendapatkan keuntungan bagi Inndonesia. Sehingga, perlahan ekpor berbagai bahan mentah akan ditiadakan.
Jokowi mengatakan, penghentian
ekpor bahan mentah itu sudah dimulai sejak 2020 lalu, yakni pemerintah menyetop ekpor nikel. Bahkan apabila memungkinkan, kiriman harus dilakukan setengah jadi.
"Pada 2020 saya sudah sampaikan stop nikel. Enggak boleh ekspor lagi nikel. Kiriman harus minimal setengah jadi, kemudian nanti berikutnya harus barang jadi, sehingga nilai tambah kita ada di sini," ujar Jokowi dilansir dari
Kompas.com, Selasa (1/3/2022).
"Kita sudah 400 tahun lebih untuk kita tidak memiliki keberanian untuk melangkah ke sana (stop ekspor bahan mentah), ini yang namanya transformasi ekonomi," lanjutnya.
Baca: Perkuat Ekonomi Nasional, RI Stop Ekspor Mineral Mentah Nikel, Bauksit dan Tembaga
Jokowi menjelaskan, selama lebih dari 400 tahun Indonesia mengekspor bahan mentah berupa
nikel, tembaga, hasil pertanian dan perkebunan hanya sedikut nilai yang dihasilkan.
Setelah menghentikan ekspor nikel mulai 2020, pada tahun ini Indonesia akan menghentikan ekpsor bauksit. Pada 2023, rencananya pemerintah akan menghentikan ekspor tembaga.
"Tembaga dicampur dengan nikel bisa menjadi baterai, bisa menjadi sodium ion, bisa menjadi barang-barang setengah jadi maupun barang jadi, sehingga tadi nilai tambah itu ada di dalam negeri. Inilah yang kita maksud dengan transformasi ekonomi," tambahnya.
Baca: Wanti-Wanti Jokowi Saat Nilai Ekspor Tumbuh
Oleh karenanya, Indonesia kini harus mulai memikirkan nilai tambah dari hasil ekspor. Caranya yakni membiasakan ekspor untuk barang jadi atau setengah jadi.
"Nilai tambah itu apa? Terbuka lapangan pekerjaan yang gede di Indonesia, pajaknya bayar di Indonesia, bea keluar bayar di Indonesia, PPN bayar di indonesia,
PNBP penerimaan negara bukan pajak, ada di Indonesia, dapat semua kita di situ," jelasnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber:
Kompas.com