Kartu BPJS Jadi Syarat Jual Beli Tanah, DPR: Kebijakan yang Absurd

MURIANEWS, Jakarta- Kartu BPJS sebagai salah satu syarat untuk jual beli tanah, dinilai masih absurd. Bahkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sangat tidak masum akal.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan inpres tersebut merupakan bentuk kebijakan yang absurd dan mengada-ada.

"Kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah atau rumah susun dan jual beli adalah kebijakan yang absurd, mengada-ada, dan bisa di kategorikan sebagai bentuk kesewenang-wenangan," ujar Guspardi dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (21/2/2022).

Politikus PAN itu menilai tak adil bagi masyarakat jika pemerintah memaksa masyarakat mengikuti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi optimalisasi pelaksanaan program.

Baca: Kebijakan BPJS Kesehatan Untuk Lampiran Jual Beli Tanah, DPR: Itu Bentuk Kesewenang-Wenagan

"Peralihan kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus sama-sama dilindungi negara. Sehingga dalam melindungi hak tersebut negara tidak boleh memberangus dan membungkam hak lainnya," ujarnya.

Guspardi melihat bahwa pemerintah mestinya memperbaiki sistem pengelolaan BPJS untuk mendorong masyarakat mendaftarkan diri alih-alih memaksa dengan cara ini.
Ia berpandangan masyarakat akan berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan dari pemerintah ini jika merasa puas dan mendapatkan manfaat.Baca: Aturan Baru, Mulai 1 Maret Jual Beli Tanah Wajib Lampirkan BPJS Kesehatan"Pemerintah seharusnya menekankan kepada pengelola BPJS untuk membenahi sistem dan meningkatkan pelayanan serta transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan," kata Guspardi.Selain jual beli tanah, kartu BPJS juga wajib untuk mengakses layanan publik lainnya, seperti pembuatan SIM, STNK, hingga SKCK. Kemudian syarat bagi calon jemaah haji dan umrah. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: CNNIndonesia.com