Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
MURIANEWS, Jakarta- Dierjen PHI Jamsos kemnaker RI Indah Anggoro Puri menyebut ada praktik percaloan dalam proses pencairan Jaminan Hari Tua (JHT). Bahkan prosesnya juga berlangsung cukup massif, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Mohon maaf, kami ungkapkan juga bahwa praktik percaloan pencairan JHT ini benar-benar ada. Naudzubillah, pekerja sudah susah payah mengumpulkan, tapi malah dipotong oleh calo,” katanya dalam acara webinas sosialisasi permenaker 2/2022 bagi serikat pekerja/buruh dan Apindo, Senin (14/2/2022).
Indah juga menjelaskan, sekali menngalbil JHT milik pekerja, para calo meminta imbalan kepada peserta JHT. Tak tanggung-tanggung, imbalan yang diminta bisa mencapai 30 persen dari totoal dana peserta JHT yang diurusnya tersebut.
Baca: Polemik JHT, Ketua DPR: Itu Hak Pekerja, Bukan Dana dari Pemerintah
“mereka (calo) minta imbalasn 10-30 persen dari total JHT yang seharusnya diterima oleh peserta. Ini sangat banyak sekali. Kami secara lansgung juga memantau itu,” terangnya.
Dia juga mengungkapkan modus yang digunakan para calo dalam praktik pencairan JHT ini. Menurutnya, para calo hanya memanfaatkan surat bukti pengalaman kerja (paklaring latter) dari peserta JHT.
Baca Juga
Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik
WhatsApp Channel
&
Google News




indah anggoro putri saat webinar sosialisasi permenaker (tangkapan layar)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta- Dierjen PHI Jamsos kemnaker RI Indah Anggoro Puri menyebut ada