MHH dan LHKP Muhammadiyah Kecam Tindakan Represif terhadap Warga Wadas

[caption id="attachment_270965" align="alignleft" width="880"] TNI-Polisi kawal pengukuran lahan proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Purworejo (Foto: Rinto Heksantoro/detikJateng)[/caption] MURIANEWS, Jakarta- Majelis Hukum dan HAM (MHH) dan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolsian terhadap warga Desa Wadas, Purworejo. Dalam siaran pers yang diterima oleh MURIANEWS, ada enam pernyataan yang dilayangkan oleh MHH dan LHKP Muhammadiyah untuk menanggapi Tindakan aparat yang represif terhadap warga wadas. “Mengingatkan kepada pihak kepolisian bahwa setiap warga negara republik Indonesia berhak dan sah untuk menyampaikan aspirasi dan mengkonsolidasikan gerakannya terkait penyelamatan kelestarian dan masa depan lingkungan hidup sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 28H UUD NRI 1945 dan UU Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tulis rilis tersebut yang ditandatangani oleh PP Muhammadiyah M Busyro Muqoddas, Rabu (9/2/2022). Baca: Komnas HAM Minta Warga Wadas Yang Ditahan Polisi Dibebaskan Pihaknya juga mengecam segala bentuk Tindakan aparat kepolisian yang terindikasi bertindak intimidatif, represif dan konfrontatif yang dapat menimbulkan ketakutan, gangguan keamanan dan ketertiban bagi warga Desa wadas. “Mengecam dengan Tindakan menutup dan membatasi akses informasi public terkait dengan kondisi terkini dari Desa Wadas,” tulisnya. Baca: Tagar #WadasMelawan Rajai Twitter Pagi Ini Pihaknya juga mendesak aparat kepolisian agar menghentikan penangkapan warga, kuasa hukum dan aktivis desa wadas. Mendesak pihak kepolisian untuk membuka akses bagi tim kuasa hukum, media, pers dan pendamping hukum di Desa Wadas.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar