Kerangkeng Perbudakan, Bupati Langkat Bakal Diperiksa Komnas HAM

[caption id="attachment_267655" align="alignleft" width="880"] polisi saat menanyai salah satu orang yang berada di kerangkeng milik Bupati langkat (detik.com)[/caption] MURIANEWS, Jakarta- Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Langkat Terbit Rencana Panangin Angin terkait kepemilikan kerangkeng perbudakan. Pemeriksaan itu, rencananya akan dilakukan pekan depan. Surat permohonan pemeriksaan oleh Komnas HAM pun dilayangkan ke KPK, lantaran saat ini Bupati Langkat ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan dilakukan penahanan oleh KPK. "Permintaan keterangan oleh Komnas HAM terhadap TRP diagendakan pada minggu depan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dilansir dari detik.com, Rabu (2/2/2022). Baca: Selain Kerangkeng, Bupati Langkat Punya Satwa Langka yang Dilindungi Negara Ali mengatakan KPK sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM terkait rencana pemeriksaan ini. KPK telah mempersilahkan Komnas HAM untuk memeriksa Terbit. Baca: Kerangkeng Perbudakan Milik Bupati Langkat Tak Mengantongi Izin "Pihak Komnas HAM sudah berkoordinasi dengan KPK terkait rencana permintaan keterangan dan informasi terhadap Bupati Langkat perihal dugaan adanya kerangkeng manusia di rumah pribadinya. Selanjutnya KPK mempersilakan dan akan memfasilitasi kegiatan dimaksud," tambahnya. Pihaknya juga memastikan bahwa proses pemeriksaan itu tidak akan menganggu internal di KPK. Baca: Diduga Terjadi Perbudakan Modern, Komnas HAM Selidiki Kerangkeng Milik Bupati Langkat "Kami memastikan bahwa agenda ini tidak mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung di KPK," ujarnya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: detik.com