MURIANEWS, Jakarta – Meski Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tindak pidana tak masuk Prolegnas 2021. Namun, Presiden Jokowi menyebut pemerintah mendorong agar ditetapkan.
Itu disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sambutan di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/12/2021).
“Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana,” kata Jokowi, dikutip dari Tempo.co.
Baca juga: ICW: Jokowi Gagal Perangi Korupsi!
Jokowi mengatakan, pemulihan aset dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak harus diutamakan. Upaya itu untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, serta mitigasi perbuatan korupsi sejak dini.
Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Kasatwil di Bali, Jumat (3/12/2021). (YouTube Sekretariat Presiden)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Meski Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tindak pidana tak masuk Prolegnas 2021. Namun, Presiden Jokowi menyebut pemerintah mendorong agar ditetapkan.
Itu disampaikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sambutan di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2021 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/12/2021).
“Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana,” kata Jokowi, dikutip dari 
