Dilaporkan ke KPK Soal Bisnis PCR, Luhut: Siap Banget

MURIANEWS, Jakarta – Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini dilaporkan ke KPK terkait bisnis PCR. Namun, Ia merasa tak takut dan siap diaudit maupun diperiksa.

Bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Luhut dilaporkan ke KPK terkait bisnis PCR. Keduanya disebut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang bergerak di bidang pemeriksaan Covid-19 dan dituduh meraup keuntungan di sana.

“Yang paling gampang kita nggak usah marah-marah, audit aja... siap banget (diaudit),” kata Luhut dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (13/11).

Baca juga: Gegara Bisnis PCR, Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK

Ia juga menyatakan siap dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sejumlah orang melaporkan persoalan ini ke lembaga anti rasuah itu.

Luhut mengklaim tidak ada yang ia takutkan sepanjang ia tidak melakukan yang dituduhkan.

“Siap saja kenapa sih nggak? Enggak ada yang saya takutin sepanjang saya itu tidak melakukan itu,” tutur Luhut.

Luhut mengatakan sejak perusahaan itu berdiri dua tahun lalu ia tidak mengambil untung sepeser pun. Menurutnya, uang yang ia miliki dari bisnisnya selama ini sudah cukup untuk hidup.

Baca juga: Klarifikasi Luhut Soal Bisnis PCR: Tidak Pernah Sedikit Pun Ambil Keuntungan

Adapun keterlibatannya dalam pendirian PT GSI, kata dia, karena persoalan kemanusiaan. Ia mengaku bersama sejumlah pengusaha besar lainnya mendirikan perusahaan tersebut guna membantu pengadaan tes PCR sehingga bisa lebih murah dan dilakukan dalam jumlah banyak.

“Dari awal tidak ada ke kantong saya satu peser, buat saya itu untuk apa sih?” ujar Luhut.

Purnawirawan TNI ini menyatakan pada awal pandemi, biaya tes PCR di Indonesia mencapai Rp 5-6 juta. Namun, perlahan-lahan tarif itu bisa turun seiring dengan ketersediaan reagen dan komponen tes PCR lainnya.Baca juga: Erick Tohir Disebut Ikut Terlibat Bisnis PCR, Ini KlarifikasinyaIa menyatakan selama menjadi Ketua Penanganan Covid-19 Jawa-Bali, semua keputusan yang berkaitan dengan pembelian harus diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).“Harus diaudit oleh BPKP, karena saya enggak mau bikin salah diaudit. Jadi BPKP dengan Kementerian Kesehatan yang menentukan semua ketentuan, silakan cek,” kata Luhut.“Jadi mau harga itu berapa ya BPKP lihat. Jadi harga itu bisa naik turun atau bisa masih tinggi, itu supply demand,” tambahnya.Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.Edy menyebut perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.Beberapa waktu setelah persoalan ini mencuat beberapa orang yang tergabung dalam Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut dan Erick Thohir ke KPK. Pimpinan KPK kemudian menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Penulis: Zulkifli FahmiEditor: Zulkifli FahmiSumber: CNN Indonesia