MURIANEWS, Jakarta – Ribuan
buruh dari sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan mahasiswa akan menggelar aksi. Mereka menggelar unjuk rasa mengevaluasi dua tahun Jokowi-Ma’ruf.
Aksi itu rencananya digelar Kamis, (28/10/2021) pukul 11.00 di Depan Istana Kepresidenan. Itu diungkapkan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos.
“Iya besok aksi. Rencana titik kumpul depan Kedutaan Amerika, terus nanti longmarch ke Istana,” kata Nining saat dikonfirmasi
CNN Indonesia, Rabu (27/10/2021).
Dia berujar, aksi masih akan menuntut dan mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi di tahun kedua pada periode keduanya. Nining menilai Jokowi masih gagal dalam menyejahterakan rakyat.
Baca juga:
Hari Ini 10 Ribu Buruh Demo Besar-Besaran di 20 Provinsi, Ini TuntutannyaSelain buruh, Nining menyebut aksi juga akan bergabung dengan kelompok mahasiswa. Dia mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan beberapa kelompok mahasiswa yang rencananya akan melakukan aksi yang sama.
“Beberapa kelompok mahasiswa kita sudah ada koordinasi, komunikasi, mereka juga akan rencana aksi hal yang sama,” kata Nining.
Massa akan membawa 10 tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah. Pertama, tuntutan mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya.Kemudian, pihaknya mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), setop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, hingga tuntutan atas jaminan persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan buruh migran.Selain Kasbi, beberapa elemen masyarakat yang berencana ikut aksi di Istana antara lain, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).“Kami tegas sampaikan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin gagal menyejahterakan rakyat. Berbagai regulasi, melalui surat edaran, keputusan menteri, keputusan presiden dikeluarkan merugikan kepentingan rakyat dan lebih kedepankan investasi dan oligarki,” ujarnya. Penulis: Zulkifli FahmiEditor: Zulkifli FahmiSumber:
CNN Indonesia
[caption id="attachment_248991" align="alignleft" width="1280"]
Ilustrasi demo buruh dan mahasiswa. (Antara/Reno Esnir)[/caption]
MURIANEWS, Jakarta – Ribuan
buruh dari sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan mahasiswa akan menggelar aksi. Mereka menggelar unjuk rasa mengevaluasi dua tahun Jokowi-Ma’ruf.
Aksi itu rencananya digelar Kamis, (28/10/2021) pukul 11.00 di Depan Istana Kepresidenan. Itu diungkapkan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos.
“Iya besok aksi. Rencana titik kumpul depan Kedutaan Amerika, terus nanti longmarch ke Istana,” kata Nining saat dikonfirmasi
CNN Indonesia, Rabu (27/10/2021).
Dia berujar, aksi masih akan menuntut dan mengevaluasi kinerja Presiden Jokowi di tahun kedua pada periode keduanya. Nining menilai Jokowi masih gagal dalam menyejahterakan rakyat.
Baca juga:
Hari Ini 10 Ribu Buruh Demo Besar-Besaran di 20 Provinsi, Ini Tuntutannya
Selain buruh, Nining menyebut aksi juga akan bergabung dengan kelompok mahasiswa. Dia mengaku telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan beberapa kelompok mahasiswa yang rencananya akan melakukan aksi yang sama.
“Beberapa kelompok mahasiswa kita sudah ada koordinasi, komunikasi, mereka juga akan rencana aksi hal yang sama,” kata Nining.
Massa akan membawa 10 tuntutan yang akan disampaikan ke pemerintah. Pertama, tuntutan mencabut UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya.
Kemudian, pihaknya mendesak penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), setop kriminalisasi dan penangkapan aktivis, hingga tuntutan atas jaminan persamaan hak dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga dan buruh migran.
Selain Kasbi, beberapa elemen masyarakat yang berencana ikut aksi di Istana antara lain, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
“Kami tegas sampaikan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin gagal menyejahterakan rakyat. Berbagai regulasi, melalui surat edaran, keputusan menteri, keputusan presiden dikeluarkan merugikan kepentingan rakyat dan lebih kedepankan investasi dan oligarki,” ujarnya.
Penulis: Zulkifli Fahmi
Editor: Zulkifli Fahmi
Sumber:
CNN Indonesia
