Punya Paraf Sakti, Suami Bupati Probolinggo Otaki Jual Beli Jabatan

[caption id="attachment_237168" align="alignleft" width="1280"] KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kasus jual beli calon Pejabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo diotaki Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI dan suami Bupati Probolinggo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan ada persyaratan khusus dalam pengusulan nama para Pj Kepala Desa. Di mana, mereka harus mendapatkan persetujuan dari Hasan Aminuddin dalam bentuk paraf nota dinas sebagai representasi dari Tantriana, Bupati Probolinggo. Nah, untuk mendapatkan paraf ‘sakti’ itu, calon Pj Kepala Desa diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Adapun tarif yang harus diberikan oleh setiap ASN calon kepala desa kepada Puput dan suaminya sebesar Rp20 juta, plus upeti tanah senilai Rp5 juta per hektare. KPK menduga ada perintah Hasan memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas. Hasan meminta agar Kepala Desa tidak datang menemuinya secara perseorangan, melainkan dikoordinasi melalui camat. Pertemuan itu dihadiri 12 Pj Kepala Desa di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krjengan, Probolinggo pada Jumat (27/8/2021). Dalam pertemuan itu diduga telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Tantriana melalui Hasan dengan perantaraan Doddy. “Dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta,” ucap Alex, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (31/8/2021). “Untuk mendapatkan jabatan Pj Kepala Desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000,- untuk diserahkan kepada PTS [Tantriana] melalui HA [Hasan],” sambung dia. Adapun praktik jual beli jabatan itu dilakukan setelah pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo diundur dari semula akan digelar pada 27 Desember 2021. Walhasil, sebanyak 252 jabatan kepala desa yang tersebar di 24 kecamatan harus segera diisi per 9 September. “Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut maka akan diisi oleh pejabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat,” ucap Alex.   Penulis: Zulkifli Fahmi Editor: Zulkifli Fahmi Sumber: CNN Indonesia