Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum menunjukan leadership in crisis. Jokowi juga dinilai masih lempar tanggungjawab dalam penanganan pandemi Covid-19. Penilaian itu diungkapkan Dosen Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam.

Menurutnya, dalam penanganan pademi ini seharusnya langsung oleh badan yang dikoordinasikan Presiden. Umam menilai harus ada kepemimpinan yang jelas dalam rangkaian penanganan pandemi Covid-19.

“Makanya leadership in crisis itu harus ditunjukkan Presiden. Jangan dilempar tanggung jawab, ya ke menko siapa, ke menko siapa,” ujar Umam dalam diskusi virtual yang dikutip Kompas.com, Selasa (27/7/2021).

Jokowi juga didorong turun langsung membawahi proses penanganan pandemi. Adanya tingkatan-tingkatan dalam proses penanganan Covid-19, dinilai Umam, justru membuat masyarakat bingung.

“Sebaiknya presiden turun langsung, handle langsung, bentuk lembaga yang memang berada di bawah presiden langsung, tanpa kemudian menciptakan layer-layer yang sekiranya menciptakan kebingungan publik,” lanjut dia.
Umam meminta pemerintah mencontoh kepemimpinan sejumlah negara dalam penanganan pandemi, seperti Jerman dan Selandia Baru. Menurutnya, penanganan pandemi di dua negara itu dipimpin langsung oleh kepala negara.“Jangan dibuat layer yang kemudian menciptakan layer-layer yang saya pikir tidak produktif secara otoritas kewenangan kelembagaan itu, sehingga kemudian seolah-olah ingin melindungi presiden, misalnya gitu ya, dalam konteks pengambilan keputusan publik yang sifatnya harus cepat dan butuh otoritas yang besar,” sambungnya. Penulis: Zulkifli FahmiEditor: Zulkifli FahmiSumber: Kompas.com

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler