Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksin berbayar atau Vaksin Gotong Royong (VGR) tidak diambilkan dari hibah Pemerintah Uni Emirat Arab. Budi menyampaikan itu dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara daring, Selasa (13/7/2021).

“Saya memastikan ini 500 ribu Sinopharm dan akan tambah 250 ribu hibah pribadi dari Raja UEA ke Jokowi tidak dijual oleh Bio Farma, hibah itu dipegang kami di Kemenkes,” kata Budi seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Diketahui, Presiden Jokowi menerima bantuan hibah 500 vaksin dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE). Rencananya, vaksin hibah itu akan ditambah 250 ribu lagi dari negara yang sama.

Budi menyatakan pihaknya sangat hati-hati dalam menggunakan vaksin hibah dan selalu meminta arahan Jokowi. Menurutnya, vaksin hibah dari Pemerintah UEA yang bakal bertambah sebanyak 250 ribu lagi sudah diarahkan Jokowi untuk digunakan bagi kelompok difabel.

“Kami sangat hati-hati mau keluarkan, kami minta arahan Bapak Presiden dan arahan Presiden tadinya vaksin ini mau digunakan untuk haji supaya cepat, jadi presiden bilang jangan dikasih mana-mana siapkan untuk haji. Tapi karena haji tidak jadi, oleh Presiden diarahkan untuk difabel,” tutur Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik langkah pemerintah yang membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma. Ia berharap jenis vaksin yang diperjualbelikan lewat Kimia Farma itu nantinya bukan barang hibah dari negara lain.
"Smg jg bukan vaksin hibah negara sahabat yg diperjualbelikan," kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Senin (12/7).Ia pun mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan untuk mencari untung dari rakyat. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu meminta agar pemerintah membatalkan langkah membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.“Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat,” katanya. Penulis: Zulkifli FahmiEditor: Zulkifli FahmiSumber: CNNIndonesia.com

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler