Hari Ini 10 Ribu Buruh Demo Besar-Besaran di 20 Provinsi, Ini Tuntutannya

[caption id="attachment_130504" align="alignleft" width="565"] Para buruh ketika berunjuk rasa menuntut upah layak di depan kantor Gubernuan Jalan Pahlawan Kota Semarang beberapa waktu lalu. (MuriaNewsCom)[/caption] MURIANEWS, Jakarta - Sejumlah organisasi buruh berencana menggelar aksi massa yang bakal diikuti ribuan orang, Senin (12/4/2021) hari ini. Dalam aksi ini, buruh tetap akan mengikuti standar protokol kesehatan sesuai lingkungan kerja masing-masing. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, aksi akan diikuti 10 ribu buruh secara nasional. Aksi secara fisik akan dilakukan berpusat di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Baca: THR Dicicil, 10 Ribu Buruh Siap Gelar Aksi di 20 Provinsi 12 April Mendatang Namun, aksi di depan Gedung MK hanya dihadiri oleh para perwakilan buruh. Nantinya, akan ada perwakilan sekitar 50 orang yang akan melakukan orasi di depan Gedung MK mulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIB. "Akan diikuti kurang lebih 10 ribu buruh di seluruh Indonesia. Ada 20 provinsi dan 150 kabupaten dan kota. Aksi pusatnya di Gedung MK mungkin ada perwakilan dari daerah 50 orang dan sudah di-rapid antigen," kata Said dalam konferensi pers virtual seperti dikutip Detik.com, Minggu (11/4/2021). Sisanya, aksi akan dilakukan secara menyebar mulai dari kantor kepala daerah, hingga aksi massa di 1.000 kawasan pabrik oleh para buruh. Baca: Jadi Miliader Baru, Buruh Garmen di Klaten Terima Ganti Rugi Tol Solo-Yogya Sebesar Rp 2,5 Miliar Said menyebut para buruh di kawasan pabrik akan keluar dari tempat produksi dan melakukan orasi. Aksi itu tersebar mulai dari pabrik-pabrik di kawasan industri Cikupa, Cilegon, Jababeka, Karawang, dan lain-lain. "Puluhan ribu buruh itu di gerbang pabrik masing-masing. Misal di kawasan industri Cikupa, Cilegon, Jababeka, Karawang, dan lainnya mereka di pabrik-pabrik itu akan keluar dari tempat produksi," kata Said. Setidaknya ada ada empat hal yang dituntut para buruh dalam aksinya hari ini. Pertama, buruh meminta MK setuju untuk membatalkan dan mencabut UU Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Khususnya pada klaster ketenagakerjaan yang dinilai mengancam hak para buruh. Baca: Malam-Malam Didatangi Serikat Buruh Soal UMK 2021, Begini Respon Ganjar "Kami meminta hakim MK untuk membatalkan dan mencabut Omnibus Law pada UU no 11 tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan," kata Said. Kedua, buruh meminta agar THR tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Said mengatakan sampai saat ini saja masih banyak pekerja yang THR-nya di tahun 2020 dicicil dan belum selesai dilunasi perusahaan. "Ini banyak perusahaan belum lunas dan nunggak di 2020, jangan sampai sekarang di 2021 ini dicicil lagi," kata Said. Ketiga, buruh menuntut agar sistem upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021 diberlakukan. Yang terakhir, mereka meminta agar dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan diusut tuntas.   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Detik.com