Pemerintah Tetapkan PSBB Jawa-Bali Mulai 11-25 Januari 2021

MURIANEWS, Jakarta – Pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Jawa-Bali mulai 11-25 Januari 2021. Upaya ini dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin hari semakin meningkat. Keputusan itu disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto. Hanya, ia menegaskan pembatasan sosial berskala besar ini bukan pelarangan. "Pemerintah membuat kriteria terkait pembatasan kegiatan masyarakat dan ini sesuai UU yang telah dilengkapi PP 21/2020 di mana mekanisme pembatasan tersebut. Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan," kata Airlangga dalam jumpa pers pada Rabu (6/1/2021) seperti dilansir Solopos.com. Keputusan itu diambil sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Pembatasa sosial di tingkat provinsi hingga kabupten boleh dilakukan jika memenuhi beberapa parameter. Yaitu mulai dari tingkat kematian nasional di atas 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah 82 persen, serta kasus aktif sebesar 14 persen. Selain itu keterisian ruang isolasi dan ICU di atas 70 persen. Adapun kegiatan yang terkena pembatasan sebagai imbas PSBB Jawa Bali antara lain sebagai berikut: 1. Membatasi tempat kerja dengan work from home 75% dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. 2. Kegiatan belajar mengajar secara daring. 3. Sektor esensial yang kita sudah kita ketahui bersama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan tentu jam operasional, kapasitas dan menjaga protokol kesehatan secara ketat 4. Melakukan pembatasan terhadap jam buka daripada kegiatan-kegiatan di pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 kemudian makan dan minum di tempat maksimal 25 persen dan pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan 5. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat 6. Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat 7. Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara, 8. Kapasitas dan jam moda transportasi juga diatur   Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi Sumber: Solopos.com