"Ini sejarah pertama ya. Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam rilisnya di situs resmi penanganan Covid-19.
Meskipun begitu, Pilkada 2020 ini merupakan momen penting karena dalam pelaksanaannya akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dalam situasi seperti ini, yaitu pandemi Covid-19.
"Kebetulan sekarang virusnya
corona. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya. Kemudian, model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang," ucap Arief.
Sebelumnya, pilkada serentak kalima ini akan digelar 23 September 2020 lalu. Namun, karena sedang pandemi, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengundur jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi hari ini, 9 Desember 2020.
Meski telah diundur, penyelenggaraan Pilkada 2020 ini banyak penolakan dari berbagai pihak. Hal ini mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih menyelimut Tanah Air bahkan cenderung meningkat.
Penolakan tersebut juga salah satunya berasal dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia," terang Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, dikutip
Solopos.com.
Menurut Teras, Pilkada Serentak 2020 ini akan melibatkan jumlah pemilik hingga ratusan jiwa atau tepatnya 150 juta orang. Di mana hal ini bisa mengancam keselamatan jiwa pemilih dan juga penyelenggara pemilu."Kami mempertimbangkan pula sampai saat ini jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir," tambah dia.Berbagai penolakan tak menyurutkan Presiden Jokowi untuk tetap menggelar pesta demokrasi ini. Menurut Jokowi, pandemi Covid-19 tidak ada yang tahu akan berakhir kapan, sehingga Pilkada 2020 harus tetap berjalan."Situasi tidak bisa dibiarkan, penyelenggaraaan pilkada harus tetap dilakukan. Tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir," jelas Jokowi, Selasa (8/9/2020) lalu. Penulis: SupriyadiEditor: SupriyadiSumber:
Solopos.com
MURIANEWS, Jakarta - Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar hari ini Rabu (9/12/2020) menjadi sejarah baru di Indonesia. Pasalnya, pelaksanaan Pilkada serentak ini digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Ini sejarah pertama ya. Tahun 2020 menjadi pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dalam rilisnya di situs resmi penanganan Covid-19.
Meskipun begitu, Pilkada 2020 ini merupakan momen penting karena dalam pelaksanaannya akan menjadi dasar dan pijakan bagi generasi mendatang jika dihadapkan dalam situasi seperti ini, yaitu pandemi Covid-19.
"Kebetulan sekarang virusnya
corona. Suatu saat bisa saja ada virus yang lain. Maka hari ini kita tidak hanya membuat sejarah secara teknis pelaksanaannya, tetapi juga regulasinya. Kemudian, model pelaksanaannya, kulturnya. Ini penting untuk bisa menjadi model di masa yang akan datang," ucap Arief.
Sebelumnya, pilkada serentak kalima ini akan digelar 23 September 2020 lalu. Namun, karena sedang pandemi, Presiden Jokowi memutuskan untuk mengundur jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi hari ini, 9 Desember 2020.
Meski telah diundur, penyelenggaraan Pilkada 2020 ini banyak penolakan dari berbagai pihak. Hal ini mengingat situasi pandemi Covid-19 yang masih menyelimut Tanah Air bahkan cenderung meningkat.
Penolakan tersebut juga salah satunya berasal dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia," terang Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, dikutip
Solopos.com.
Menurut Teras, Pilkada Serentak 2020 ini akan melibatkan jumlah pemilik hingga ratusan jiwa atau tepatnya 150 juta orang. Di mana hal ini bisa mengancam keselamatan jiwa pemilih dan juga penyelenggara pemilu.
"Kami mempertimbangkan pula sampai saat ini jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah serta belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir," tambah dia.
Berbagai penolakan tak menyurutkan Presiden Jokowi untuk tetap menggelar pesta demokrasi ini. Menurut Jokowi, pandemi Covid-19 tidak ada yang tahu akan berakhir kapan, sehingga Pilkada 2020 harus tetap berjalan.
"Situasi tidak bisa dibiarkan, penyelenggaraaan pilkada harus tetap dilakukan. Tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu, negara mana pun tidak tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir," jelas Jokowi, Selasa (8/9/2020) lalu.
Penulis: Supriyadi
Editor: Supriyadi
Sumber:
Solopos.com
