Buntut Kasus Rafael Alun, Korpri Desak Evaluasi Sistem Penggajian ASN

Murianews, Jakarta – Imbas adanya kasus mantan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Korpri meminta kepada pemerintah agar sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) dievaluasi ulang. Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, ketumpangnya besaran gaji dan gaya hidup mewah para pejabat Kemenkeu berawal dari penentuan tunjangan yang salah kaprah. ”Harus ada komite penggajian nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Di situ mengatur sistem penggajian nasional, termasuk mengatur faktor risiko,” kata Zudan mengutip CNNIndonesia.com, Selasa (14/3/2023). Baca: PPATK Temukan Uang Tunai Rp 37 Miliar Milik Rafael Alun di Safe Deposit Box Dia juga mengkritisi soal risiko pekerjaan yang menjadi dalih mengapa pendapatan pegawai Kemenkeu di pusat menjadi begitu tinggi. Bahkan hal itu juga dinilai menjadi kecemburuan sosial di lingkungan ASN. ”Ada yang menyampaikan pada saya begini, 'Pak tunjangan kinerja itu disusun berdasarkan profil risiko. Semakin berisiko kinerjanya, semakin besar tunjangan kinerjanya',”kata Zudan. Menurutnya, alasan tersebut sama dengan nir-empati dan tidak memiliki kepekaan sosial. Pihaknya kemudian membandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi seperti tenaga kesehatan yang berjuang semasa pandemi Covid-19. Baca: Rafael Alun Resmi Dipecat Sebagai ASN DJP Kemenkeu ”Kalau berpikir risiko, tentu kita melihat teman-teman yang bekerja di sektor kesehatan: dokter, bidan, perawat yang bekerja di RS; PNS yang bekerja di RS itu risikonya besar,” kata Zudan. Menurutnya, mereka bergulat dengan penyakit yang risikonya adalah nyawa. Ternyata tunjangan kinerjanya tidak setinggi Direktorat Jenderal Pajak.