Dana Desa Boleh untuk Operasional Perangkat Desa, Wakil Ketua MPR Bersyukur

[caption id="attachment_159851" align="alignleft" width="720"] Pelantikan kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. (dok MURIANEWS)[/caption] MURIANEWS, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan 3 persen dari alokasi Dana Desa di tiap desa untuk operasional kades dan perangkatnya. Kebijakan ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Lestari mengatakan, alokasi dana operasional dari Dana Desa itu diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di desa. Sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja perekonomian nasional. "Saya bersyukur pemerintah akhirnya sepakat untuk mengalokasikan 3 persen Dana Desa untuk membiayai operasional perangkat desa. Diharapkan dengan kebijakan itu pemanfaatan Dana Desa untuk pertumbuhan ekonomi di desa bisa lebih cepat," katanya dalam siaran pers yang diterima MURIANEWS, Kamis (31/3/2022). Terlebih pada Januari 2022 lalu, puluhan kepala desa dari Provinsi Jawa Tengah mendatangi rumah dinas Wakil Ketua MPR RI koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah itu di Jakarta. Baca: Korupsi Dana Desa, Kades Bangsri Divonis Setahun Penjara Para kades itu menyampaikan keluhan sulitnya merealisasikan sejumlah program yang bersumber dari Dana Desa, tanpa ketersediaan biaya operasional. Karena pentingnya peran pembangunan di pedesaan, Lestari menilai, sejumlah upaya untuk mempercepat pertumbuhan di setiap desa harus segera dilakukan agar bisa segera bangkit. ”Saya bersyukur pemerintah bisa memahami kendala yang dihadapi para kepala desa lewat sejumlah masukan yang disampaikan Fraksi NasDem DPR RI yang menjembatani aspirasi para kepala desa tersebut,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari. Baca: Jokowi Perintahkan Tito Karnavian Cairkan Gaji Perangkat Desa Sebulan Sekali Rerie berpendapat, desa merupakan salah satu kunci suksesnya pertumbuhan perekonomian nasional. Sehingga, para pemangku kepentingan dan masyarakat harus benar-benar memberi perhatian serius pada pembangunan di pedesaan. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini tercatat 83.843 desa di Indonesia. Menurut Rerie, jika para pemangku kepentingan mampu meningkatkan kesejahteraan di sebagian besar desa yang ada, dampaknya akan signifikan bagi kesejahteraan Indonesia. ”Saya sangat berharap dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap desa di Indonesia itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dikelola oleh para perangkat desa dengan integritas tinggi,” pungkasnya.   Reporter: Ali Muntoha Editor: Ali Muntoha