AHY: Penundaan Pemilu untuk Langgengkan Kekuasaan

[caption id="attachment_283648" align="alignleft" width="1280"] Ketum Partai Demokrat AHY saat mengunjungi Alun-alun Kembangjoyo, Jawa Tengah. (MURIANEWS/Umar Hanafi)[/caption] MURIANEWS, Pati - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Nilai wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu cara untuk melanggengkan kekuasaan. Pihaknya pun tak sepakat dengan wacana itu. Berdasarkan sepengetahuannya, tidak ada negara demokrasi yang memperpanjang masa berkuasa tanpa Pemilu. Menurutnya, hal itu tak sesuai dengan konstitusi Indonesia. “Utak-atik, mengakali konstitusi. Penundaan Pemilu katanya, tanpa Pemilu tetapi memperpanjang kekuasaan. Tentu tidak legitimate. Tidak ada di negara manapun memperpanjang kekuasaan tanpa Pemilu,” ujar AHY saat mengunjungi Alun-alun Kembangjoyo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (8/4/2022) malam. Baca juga: AHY Soal Presiden Tiga Periode: Khianati Amanat Reformasi Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menilai, memperpanjang satu hari saja tanpa Pemilu merupakan tindakan yang melanggar konstitusional. Maka dari itu ia menolak wacana tersebut. “Jangankan dua (tahun), tiga tahun, sehari saja seseorang yang memperpanjang kekuasaan tanpa melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, itu sebenarnya sudah melanggar,” tutur AHY. Ia khawatir, wacana itu mengarah kepada kekuasaan tanpa batas di mana akan menyederai demokrasi Indonesia.  Maka dari itu, pihaknya terus melawan dan mencegah wacana ini terjadi. Baca juga: Anies-AHY Unggul di Survei SMRC, AHY Bilang Begini “Pertama mungkin penundaan Pemilu, berikutnya tiga periode, berikutnya 4 periode, berikutnya tanpa batas, seumur hidup. Kekuasaan menggoda,” kata dia. “Oleh karena itu, tentunya Partai Demokrat sebagai salah satu elemen pilar demokrasi. Wajib hukumnya mengingatkan yang menggulirkan wacana itu. Yang mengorkestrasi upaya tadi, harus kita ingatkan dan cegah,” lanjutnya. Menurutnya, selain Partai Demokrat, kebanyakan rakyat Indonesia juga tak sepakat dengan wacana ini. Selain itu beberapa kalangan akademisi juga tak sepakat dengan kekuasaan tanpa batas. “Jadi kalau dikatakan rakyat menginginkan Pemilu ditunda, rakyat yang mana? Karena survei membuktikan lebih dari 70 persen tidak ingin terjadinya penundaan Pemilu,” ujarnya. “Berbagai kalangan masyarakat juga tidak suka yang namanya kekuasaan tanpa batas. Kami sangat jelas. Kami akan tolak, sesuai aspirasi rakyat,” tandas dia.   Reporter: Umar Hanafi Editor: Zulkifli Fahmi