Soal Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus, Jokowi: Dukug KPU Naik Banding

Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) agar menunda tahapan pelaksanaan pemilu 2024. Jokowi mengatakan jika keputusan  PN Jakpus tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Terlebih tahapannya sudah berjalan dengan baik. Karena itu, Jokowi pun mendukung KPU agar melakukan langkah banding atas permasalahan tersebut. ”Memang itu sebuah kontroversi dan menimbulkan pro dan kontra tetapi pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Jokowi mengutip Youtube Sekretariat Presiden, Senin (6/3/2023). Baca: Mahfud MD: Putusan Penundaan Pemilu oleh PN Jakpus Sensasi Berlebihan Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Anggaran untuk pesta demokrasi lima tahunan itu juga sudah disiapkan. ”Sudah saya sampaikan bolak balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran sudah disiapkan dengan baik, saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan,” ujar Jokowi. Putusan PN Jakpus tersebut berawal dari gugatan yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022 lalu. Dalam gugatannya, Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Sebab, akibat verifikasi KPU tersebut, Partai Prima dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Baca: KPU Nyatakan Banding Atas Putusan Penundaan Pemilu oleh PN Jakpus Partai Prima mengaku mengalami kerugian immaterial yang mempengaruhi anggotanya di seluruh Indonesia akibat tindakan KPU. Karena itu, Partai Prima pun meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama lebih-kurang 2 tahun 4 bulan dan 7 hari sejak putusan dibacakan. Hasilnya, hakim mengabulkan seluruh gugatan Partai Prima. Hakim menyatakan KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Youtube Sekretariat Presiden