Pemerintah Buka Peluang Tidak Berhentikan Tenaga Honorer

Murianews, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) membuka peluang untuk tidak memberhentikan tenaga honorer. Hal ini menyusul mereka telah banyak berjasa terhadap negara. MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, tidak memberhentikan tenaga honorer adalah salah satu upaya jalan tegah sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Presiden Jokowi sudah memerintahkan, kita sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN,” ujar Anas mengutip Kompas.com, Senin (27/2/2023). Baca: Tak Kunjung Diangkat Jadi PNS, Puluhan Tenaga Honorer Klaten Demo Saat ini, pihaknya juga tengah merumuskan terkait tidak adanya tenaga honorer yang diberhentikan. ”Kita sedang rumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian, karena teman-teman non-ASN ini berjasa,” sambungnya. Anas mengatakan Presiden Jokowi telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga honorer harus menempuh solusi jalan tengah yang baik. Menurutnya, tenaga honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Atas dasar itu pemerintah akan mencari solusi terbaik. Baca: Nasib Honorer Damkar dan Satpol PP Pati Masih Belum Pasti Menurut Anas, penataan tenaga non-ASN tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi. Namun perlu kerja kolektif dan kolaborasi antar-instansi pemerintah. Mantan Kepala LKPP itu membuka ruang dialog dengan forum-forum tenaga honorer. ”Kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-ASN,” ucap Anas.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Kompas.com