Staf khusus bidang politik dan media Mendagri, Kastorius Sinaga mengatakan, mengenai penghapusan jabatan gubernur butuh kajian serius sebagai evaluasi.
”Terhadap gagasan perubahan di dalam sistem dan hirarkhi pemerintahan daerah diperlukan kajian komprehensif terlebih dahulu,” ujarnya, mengutip
Kamis (2/2/2023).
Menurutnya butuh juga kajian komprehensif terhadap pelaksanaan otonomi daerah demi tegaknya NKRI di satu sisi dan semakin berkualitasnya demokrasi dalam hubungannya dengan kepemimpinan di daerah.
Kastorius mengatakan bahwa Kemendagri terus mengikuti diskursus yang berkaitan dengan efektivitas sistem pemerintahan daerah, termasuk gagasan Muhaimin Iskandar.
Pasalnya, Kemendagri berperan sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melalui berbagai instrumen pemantauan.
”Kemendagri juga secara teratur melakukan evaluasi kinerja kepala daerah, gubernur/bupati/walikota dalam sistem LKPD (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah) yang mencakup variabel dan indikator yang komprehensif,” kata Kastorius.
Berbagai hal yang jadi indikator evaluasi antara lain hasil capaian pelaksanaan rencana pembangunan, baik tahunan, menengah, maupun jangka panjang.”Dari evaluasi-evaluasi tersebut tercermin tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan/fungsi pemerintahan di daerah yang sesuai baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com
Murianews, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara soal usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, agar jabatan setingkat gubernur dihapus.
Staf khusus bidang politik dan media Mendagri, Kastorius Sinaga mengatakan, mengenai penghapusan jabatan gubernur butuh kajian serius sebagai evaluasi.
”Terhadap gagasan perubahan di dalam sistem dan hirarkhi pemerintahan daerah diperlukan kajian komprehensif terlebih dahulu,” ujarnya, mengutip
Kompas.com, Kamis (2/2/2023).
Baca:
Muhaimin Iskandar Usul Gubernur Dihapus, Jokowi: Butuh Kajian Mendalam
Menurutnya butuh juga kajian komprehensif terhadap pelaksanaan otonomi daerah demi tegaknya NKRI di satu sisi dan semakin berkualitasnya demokrasi dalam hubungannya dengan kepemimpinan di daerah.
Kastorius mengatakan bahwa Kemendagri terus mengikuti diskursus yang berkaitan dengan efektivitas sistem pemerintahan daerah, termasuk gagasan Muhaimin Iskandar.
Pasalnya, Kemendagri berperan sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah melalui berbagai instrumen pemantauan.
”Kemendagri juga secara teratur melakukan evaluasi kinerja kepala daerah, gubernur/bupati/walikota dalam sistem LKPD (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah) yang mencakup variabel dan indikator yang komprehensif,” kata Kastorius.
Baca:
Muhaimin Iskandar Kaji Soal Penghapusan Jabatan Gubernur
Berbagai hal yang jadi indikator evaluasi antara lain hasil capaian pelaksanaan rencana pembangunan, baik tahunan, menengah, maupun jangka panjang.
”Dari evaluasi-evaluasi tersebut tercermin tingkat efektivitas penyelenggaraan urusan/fungsi pemerintahan di daerah yang sesuai baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com
