ICW Nilai Masa Jabatan Kades 9 Tahun Suburkan Oligarki di Desa

Murianews, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai jika perpanjangan masa jabatan hingga 9 tahun untuk kepala desa (Kades), bisa menyuburkan praktik oligarki di desa. Sehingga hal ini dapat membuat iklim demokrasi di desa semakin tidak sehat. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, ketika perpanjangan masa jabatan hingga 9 tahun ini dikabulkan, maka akan muncul fenomena yang tak diinginkan, seperti oligarki di desa. ”Dapat menyuburkan oligarki di desa. Belum lagi ditambah fenomena dinasti yang juga muncul dalam pemilihan kepala desa,” kata, mengutip Kompas.com, Senin (30/1/2023). Baca: Kadesnya Dipenjara, Desa Jatipecaron Grobogan Segera Pilih Kades Baru Menurutnya, kondisi tersebut bisa memperbesar peluang pemerintahan di desa dapat dipimpin oleh kelompok yang sama selama puluhan tahun. Di sisi lain, salah satu persoalan mendasar di desa saat ini adalah keterlibatan masyarakat yang minim dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan. Sementara, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa menjadi kesempatan untuk melakukan korupsi. ”Disinyalir kerap melatarbelakangi praktik korupsi di sana,” ujar Kurnia. Baca: Fahri Hamzah Usul Dana Desa Ditambah, Tapi Jabatan Kades Hanya 5 Tahun Berdasarkan data yang diinventarisir ICW, fenomena praktik korupsi di desa yang ditindak penegak hukum menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan. Korupsi yang ditindak aparat di tingkat pemerintahan paling bawah ini konsisten menduduki posisi terbanyak sejak 2015-2021. ”Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar,’ tuturnya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Kompas.com