Kamis, 20 November 2025


Tawaran itu dilakukan untuk menarik empati para kades agar turut menyukseskan parpol tertentu dalam pemilu 2024 mendatang.

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Asri Anas mengatakan, para kades yang turun di depan gedung DPR menuntut perpanjangan masa jabatan tergoda dengan tawaran tersebut.

”Teman-teman tahu itu gimana politik untuk meminta empati menghadapi Pemilu 2024,” kata Anas, mengutip Kompas.com, Senin (23/1/2023).

Baca: Kemendes PDTT Masih Kaji Soal Usulan Masa Jabatan Kades 9 Tahun

Menurutnya, selama 8 tahun terakhir Apdesi telah memperjuangkan kenaikan gaji kades, dana operasional, dan pembayaran gaji yang tidak dicairkan tiga bulan sekali. Namun, selama kurun waktu tersebut, tidak ada satu pun parpol yang merespons mereka. Pemerintah juga sama sekali tidak pernah menyinggung perpanjangan masa jabatan kades.

Namun, menjelang tahun pemilu, partai politik menggoda para kades dengan perpanjangan masa jabatan.

”Tapi pada saat menjelang pemilu tiba-tiba masa jabatan kan,” tuturnya.
Apdesi mengaku tidak mempersoalkan para kades, bahkan anggotanya, ikut menuntut perpanjangan masa jabatan mereka. Sebab, persoalan tersebut merupakan tawaran dari partai politik.Baca: Puan Angkat Suara Soal Jabatan Kades Jadi 9 TahunKarena itu, kata Anas, pihaknya juga memahami kades di sejumlah daerah yang mengancam suara parpol akan anjlok pada pemilu mendatang jika ”godaan” itu tidak direalisasikan.Adapun wujud realisasi janji itu adalah dengan merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Nmor 14 Tahun 2014 tentang Desa yang membatasi masa jabatan kades 6 tahun menjadi 9 tahun. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com

Baca Juga

Komentar

Terpopuler