PDIP Dukung Masa Jabatan Kades 9 Tahun, Ini Alasannya

Murianews, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mendukung dengan adanya usulan para kepala desa (Kades) agar masa jabatannya diperpanjang hingga 9 tahun, dari yng semula 6 tahun. Said mengatakan, PDIP juga akan turut mendorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mengingat, hal itu yang menjadi tuntutan para kepala desa yang melakukan aksi di depan gedung DPR. ”PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh kepada para kepala desa untuk menyampaikan aspirasinya merevisi secara terbatas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ujar Said, mengutip Detik.com, Rabu (18/1/2023). Baca: Ribuan Kepala Desa Demo di DPR, Tuntut Masa Jabatan Hingga 9 Tahun Bahkan pihaknya juga mengatakan akan mendorong revisi UU Desa masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2023. Menurutnya, kepala desa harus diberi jabatan lebih lama untuk bisa merealisasikan janji kampanye mereka, tanpa perlu memikirkan kontestasi pilkades berikutnya. ”Perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun memberikan kesempatan kepada kepala desa terpilih untuk merealisasikan janji kampanyenya dengan kecukupan waktu, tanpa terganggu segera memikirkan kembali untuk mengikuti kontestasi berikutnya di pilkades karena singkatnya masa jabatan,” tutur Said. Lebih jauh, kata Said, pilkades juga menyerap APBD yang cukup besar. Sehingga, dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, maka beban pemerintah daerah akan semakin berkurang. Baca: Kades-Kades di Grobogan Geruduk Senayan Jakarta Menurutnya, pilkades juga kerap menimbulkan ketegangan fragmentasi sosial, yang menyebabkan pembelahan sosial. Dengan masa jabatan kepala desa yang relatif singkat hanya 6 tahun, memudahkan pembelahan sosial yang belum sembuh, justru akan mengeras kembali dan berpotensi mengganggu kerukunan warga desa.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Detik.com