DPR Minta Kebijakan Zero ODOL 2023 Jangan Menimbulkan Masalah Baru
Murianews
Selasa, 27 Desember 2022 12:42:17
Bahkan Sudewo menilai jika pemerintah belum memberikan solusi yang terbaik bagi para pemilik ODOL ini. Sehingga, tidak heran apabila kebijakan zoro ODOL masih menjadi polemik.
”Yang perlu diperhatikan adalah dampak dari Zero ODOL ini. Otomatis jumlah kendaraan akan bertambah lebih banyak sehingga bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas,” ungkap Sudewo disela acara tasyakuran anaknya yang masuk dalam seleksi Akademi Kepolisian (Akpol), di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (27/12/2022).
Baca: Penyetaraan Kendaraan Diharap jadi Win-Win Solution Truk ODOL di KudusKemudian dampak lainnya, lanjut Sudewo, saat ini kondisi kebutuhan pokok tengah naik. Hal ini karena biaya angkut barang yang sebagian besar menggunakan truk ODOL itu juga mengalami kenaikan. Sementara daya beli masyarakat rendah
”Maka penertiban truk ODOL ini harus dipertimbangkan secara matang, supaya segala dampak yang ditimbulkan dapat diselesaikan dengan baik. Jangan menyelesaikan masalah ODOL, tetapi justru menimbulkan persoalan yang lebih besar,” tegasnya.
Pihaknya pun memberikan saran kepada pemerintah terkait polemik ODOL tersebut. Terlebih, masalah ODOL ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi lintas sektoral.
Pihaknya pun memberikan saran kepada pemerintah terkait polemik ODOL tersebut. Terlebih, masalah ODOL ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi lintas sektoral.
Baca: Soal Pelarangan Truk ODOL, Begini Kata GanjarMenurutnya, pemerintah setidaknya memberikan toleransi kepada ODOL disertai dengan ketentuan-ketentuan umum, termasuk batasan muatan truk agar tidak merusak jalan. Bahkan pihaknya menyarankan agar pemerintah melakukan survei terlebih dahulu agar nantinya ada titik tengah mengenai ODOL ini.”Pemerintah mengambil jalan tengah dengan tetap menoleransi ODOL bisa beroperasi di jalan, tetapi harus ada kajian dan survei terlebih dahulu. Misalnya, batasan muatan untuk ODOL , jalur yang harus dilewati dan lain-lain. Kalau ini dilakukan, maka nanti dalam membuat kebijakan, tidak ada yang dirugikan,” terangnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis Anwar
Murianews, Jakarta – Anggota DPR RI Sudewo mengatakan jika kebijakan zero ODOL (
Over Dimensi Over Load) untuk kendaraan truk yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (kemenhub) belum sepenuhnya siap.
Bahkan Sudewo menilai jika pemerintah belum memberikan solusi yang terbaik bagi para pemilik ODOL ini. Sehingga, tidak heran apabila kebijakan zoro ODOL masih menjadi polemik.
”Yang perlu diperhatikan adalah dampak dari Zero ODOL ini. Otomatis jumlah kendaraan akan bertambah lebih banyak sehingga bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas,” ungkap Sudewo disela acara tasyakuran anaknya yang masuk dalam seleksi Akademi Kepolisian (Akpol), di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Selasa (27/12/2022).
Baca: Penyetaraan Kendaraan Diharap jadi Win-Win Solution Truk ODOL di Kudus
Kemudian dampak lainnya, lanjut Sudewo, saat ini kondisi kebutuhan pokok tengah naik. Hal ini karena biaya angkut barang yang sebagian besar menggunakan truk ODOL itu juga mengalami kenaikan. Sementara daya beli masyarakat rendah
”Maka penertiban truk ODOL ini harus dipertimbangkan secara matang, supaya segala dampak yang ditimbulkan dapat diselesaikan dengan baik. Jangan menyelesaikan masalah ODOL, tetapi justru menimbulkan persoalan yang lebih besar,” tegasnya.
Pihaknya pun memberikan saran kepada pemerintah terkait polemik ODOL tersebut. Terlebih, masalah ODOL ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi lintas sektoral.
Baca: Soal Pelarangan Truk ODOL, Begini Kata Ganjar
Menurutnya, pemerintah setidaknya memberikan toleransi kepada ODOL disertai dengan ketentuan-ketentuan umum, termasuk batasan muatan truk agar tidak merusak jalan. Bahkan pihaknya menyarankan agar pemerintah melakukan survei terlebih dahulu agar nantinya ada titik tengah mengenai ODOL ini.
”Pemerintah mengambil jalan tengah dengan tetap menoleransi ODOL bisa beroperasi di jalan, tetapi harus ada kajian dan survei terlebih dahulu. Misalnya, batasan muatan untuk ODOL , jalur yang harus dilewati dan lain-lain. Kalau ini dilakukan, maka nanti dalam membuat kebijakan, tidak ada yang dirugikan,” terangnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
