Koordinator KSPM Giefrans Mahendra mengatakan, nama Kabareskrim polri belakangan ramai lantaran diduga menerima uang tambang ilegal sebesar Rp 6 miliar. Karena itu, KPK harus mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
”Baru-baru ini sempat viral melibatkan beberapa oknum pejabat salah satu yang kemudian diduga paling kuat adalah Kabareskrim Mabes Polri,” kata Giefrans, dikutip dari
, Kamis (1/12/2022).
yang didirikan pemerintah untuk memberantas kasus korupsi. Oleh karena itu, Ia mengingatkan semua pejabat, termasuk pihak kepolisian, yang diduga terlibat dalam korupsi tambang ilegal di Kaltim harus ditangkap dan diadili.
Dalam laporan tersebut, Giefrans melampirkan dua dokumen. Salah satunya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun Divisi Propam Polri. Laporan tersebut dibuat pada saat Divisi Propam Polri masih dipimpin oleh Ferdy Sambo.
”Salah satunya adalah pemeriksaan dari Kadiv Propam Mabes Polri,” ujar Giefrans.
Dugaan keterlibatan kabareskrim Polri dalam kasus tambang ilegal di Kaltim ini mencuat setelah Ismail Bolong, mantan anggota Polres Samarinda, video pengakuannya viral. Terlebih kabareskrim diduga menerima uang sebesar Rp 6 miliar.Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian menyatakan akan mengusut kasus tersebut. Namun, keberadaan Ismail Bolong saat ini tidak diketahui.Menurut Sigit, Mabes Polri sedang melakukan pencarian. Selain itu, tim dari Polda Kalimantan Timur juga terjun memburu Ismail.”Ismail Bolong sekarang tentunya tim yang mencari, baik dari (Polda) Kaltim ataupun dari Mabes ditunggu saja,” kata Sigit. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com
Murianews, Jakarta – Diduga menerima setoran sejumlah uang dari kasus tambang batu bara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim), Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). laporan itu dilayangkan oleh Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa (KSPM).
Koordinator KSPM Giefrans Mahendra mengatakan, nama Kabareskrim polri belakangan ramai lantaran diduga menerima uang tambang ilegal sebesar Rp 6 miliar. Karena itu, KPK harus mengusut kasus tersebut hingga tuntas.
”Baru-baru ini sempat viral melibatkan beberapa oknum pejabat salah satu yang kemudian diduga paling kuat adalah Kabareskrim Mabes Polri,” kata Giefrans, dikutip dari
Kompas.com, Kamis (1/12/2022).
Baca: Kabareskrim Polri Bantah Tudingan Dirinya Terlibat Tambang Ilegal
Giefrans mengatakan, KPK merupakan
ad hoc yang didirikan pemerintah untuk memberantas kasus korupsi. Oleh karena itu, Ia mengingatkan semua pejabat, termasuk pihak kepolisian, yang diduga terlibat dalam korupsi tambang ilegal di Kaltim harus ditangkap dan diadili.
Dalam laporan tersebut, Giefrans melampirkan dua dokumen. Salah satunya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun Divisi Propam Polri. Laporan tersebut dibuat pada saat Divisi Propam Polri masih dipimpin oleh Ferdy Sambo.
”Salah satunya adalah pemeriksaan dari Kadiv Propam Mabes Polri,” ujar Giefrans.
Baca: Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Tangkap Ismail Bolong
Dugaan keterlibatan kabareskrim Polri dalam kasus tambang ilegal di Kaltim ini mencuat setelah Ismail Bolong, mantan anggota Polres Samarinda, video pengakuannya viral. Terlebih kabareskrim diduga menerima uang sebesar Rp 6 miliar.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian menyatakan akan mengusut kasus tersebut. Namun, keberadaan Ismail Bolong saat ini tidak diketahui.
Menurut Sigit, Mabes Polri sedang melakukan pencarian. Selain itu, tim dari Polda Kalimantan Timur juga terjun memburu Ismail.
”Ismail Bolong sekarang tentunya tim yang mencari, baik dari (Polda) Kaltim ataupun dari Mabes ditunggu saja,” kata Sigit.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: Kompas.com
