Rabu, 19 November 2025


Menurutnya, pemerintah pusat telah menganggarkan kusus untuk bansos ini sebesar Rp 12.45 triliun, namun baru terealisasi 49,51 persen atau Rp 6.16 triliun.

Tito pun menilai jika pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota seharusnya menyalurkan bansos tersebut, lantaran masih banyak masyarakat yang membutuhkan. Terlebih, tenggang waktu penyaluran untuk anggaran 2022 ini tersisa satu setengah bulan.

Baca: Kudus Berencana Refocusing Anggaran Lagi untuk Siapkan Bansos

”Mau diapakan (sisa dana di periode sisa tahun anggaran) satu setengah bulan, menjadi SiLPA? Padahal rakyat memerlukan,” tegasnya, dikutip dari Antara, Rabu (9/11/2022).

Kemudian Tito membeberkan jika realisasi bansos di tingkat provinsi baru sebesar 51,27 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota capaiannya masih di bawah 50 persen dari total anggaran.

Karena itu, Tito meminta kepada semua daerah, apabila anggaran bansos ini tidak habis pada tahun ini, tahun depan harus tetap dianggarkan. Sebab, hal ini berkaitan dengan kondisi global yang semakin tidak menentu.
Terlebih, anggaran tersebut nantinya juga akan kembali ke masyarakat, sehingga tidak ada masalah apabila tahun berikutnya untuk bansos, masing-masing daerah harus mempunyai anggaran.Baca: Mendagri Sebut Realisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga Daerah Masih Minim”Mohon Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ini termasuk (daerah lain) yang tidak menganggarkan bansos ini, sehingga ketika terjadi keadaan yang kita tidak duga karena inflasi. Kenaikan harga barang perlu intervensi kepada rakyat yang tidak mampu, kita sudah memiliki instrumen keuangan (untuk) membantu masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Antara

Baca Juga

Komentar