Mendagri Sebut Realisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga Daerah Masih Minim

Murianews, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut jika realisasi anggaran untuk belanja tidak terduga (BTT) di daerah masih sangat minim. Bahkan untuk pemerintah provinsi, realisasinya hanya 6,25 persen. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, anggaran BTT itu seharusnya digunakan oleh pemerintah daerah secara optimal, terutama untuk menanggulangi kebencanaan, bantuan sosial (bansos), dan pencegahan inflasi. Namun, lanjut Tito, menjalang akhir 2022 ini, realisasi BTT tersebut masih jauh dari harapan. Dia membeberkan, berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.51 triliun. Baca: Kemendagri Buat Aturan Pengisian Pj Kepala Daerah yang Demokratis Kemudian, dari anggaran tersebut, baru terealisasi sebanyak 12,74 persen atau Rp2.23 triliun. ”Ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten/kota,” kata Tito, dikutip dari Kompas.com, Rabu (9/11/2022). Dia kemudian merinci, penggunaan BTT di tingkat provinsi, terealisasi baru 6,25 persen atau Rp 611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru sebesar 22,62 persen atau Rp 1.30 triliun, serta di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp 317,76 miliar. Baca: Jepara Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Bantuan Tak Terduga Covid-19 ”Bisa dimanfaatkan BTT ini untuk melakukan intervensi-intervensi, instrumen dari kepala daerah untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi itu selain regulasi itu adalah instrumen keuangan. Dan di sinilah kita minta tolong manfaatkan betul BTT ini,” tutur Mendagri.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Kompas.com