Namun, perkataan Jokowi tersebut mendapatkan respons yang tidak baik dari Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Dia menilai jika tidak sepatutnya presiden memberi dukungan kepada menteri yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden 2024.
Mengingat, Prabowo yang juga sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) haris fokus mengurus dapur kementeriannya.
Dia juga menilai para menteri berpotensi menyalahgunakan wewenang dan anggaran jika nyapres tanpa mengundurkan diri.
”Saya kira ini sangat tidak etis. Menurut saya, ini harus kita kritik keras Pak Jokowi,” kata Bivitri, dikutip dari
, Selasa (8/11/2022).
Menurutnya, keadaan tersebut kemudian diperparah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. MK memperbolehkan menteri nyapres tanpa harus mengundurkan diri.
Menurutnya, hal itu membuat Jokowi semakin tak melihat sisi ketidaketisan dari hal itu. Dia khawatir dukungan Jokowi dan MK terhadap hal itu justru merugikan rakyat.”Warga dibiarkan memilih begitu saja dan warga dibiarkan menonton melihat kelakuan-kelakuan pejabat di bawah Pak Jokowi yang akan punya dua kaki, sebagai menteri juga dan nyapres,” ujarnya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: CNNIndonesia.com
Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut jika Presiden 2024 adalah jatah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Jokowi mengatakan itu dalam acara ulang tahun partai Perindo pada Senin (7/11/2022) kemarin.
Namun, perkataan Jokowi tersebut mendapatkan respons yang tidak baik dari Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Dia menilai jika tidak sepatutnya presiden memberi dukungan kepada menteri yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden 2024.
Mengingat, Prabowo yang juga sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) haris fokus mengurus dapur kementeriannya.
Baca: Jokowi Berikan Sinyal Kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024
Dia juga menilai para menteri berpotensi menyalahgunakan wewenang dan anggaran jika nyapres tanpa mengundurkan diri.
”Saya kira ini sangat tidak etis. Menurut saya, ini harus kita kritik keras Pak Jokowi,” kata Bivitri, dikutip dari
CNNIndonesia.com, Selasa (8/11/2022).
Menurutnya, keadaan tersebut kemudian diperparah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. MK memperbolehkan menteri nyapres tanpa harus mengundurkan diri.
Baca: Jokowi Ingatkan Parpol Harus Hati-hati Pilih Capres
Menurutnya, hal itu membuat Jokowi semakin tak melihat sisi ketidaketisan dari hal itu. Dia khawatir dukungan Jokowi dan MK terhadap hal itu justru merugikan rakyat.
”Warga dibiarkan memilih begitu saja dan warga dibiarkan menonton melihat kelakuan-kelakuan pejabat di bawah Pak Jokowi yang akan punya dua kaki, sebagai menteri juga dan nyapres,” ujarnya.
Penulis: Cholis Anwar
Editor: Cholis Anwar
Sumber: CNNIndonesia.com
