Dua Jenazah Korban Tragedi Kanjuruhan Batal Diautopsi

[caption id="attachment_326189" align="alignleft" width="880"] Anggota TGIPF mendatangi rumah keluarga korban yang jenazahnya urung dilakukan autopsi (Detik.com)[/caption] MURIANEWS, Malang – Rencana autopsi dua jenazah yang merupakan korban tragedi Kanjuruhan, batal dilakukan. Hal ini menyusul pihak keluarga yang kemudian mengurungkan niatnya untuk autopsi tersebut. Padahal, rencana autopsi itu sedianya dilakukan pada hari ini, Kamis (20/10/2022) ini. Atas pembatalan tersebut Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) pun mendatangi keluarga korban. Perwakilan TGIPF dari Kemenko Polhukam, Irjen Armed Wijaya mengatakan, dalam laporan atau klarifikasi yang diterimanya, pembatalan autopsi tersebut tidak mendapat restu dari nenek korban. ”(Autopsi) tidak jadi dilakukan Namun lebih kepada tidak direstui oleh nenek korban yang keberatan bila dilakukan gali kubur,” kata Wijaya, dikutip dari Detikjatim.com, Kamis (20/10/2022). Baca: Korban Meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan Bertambah Menjadi 133 Orang Pihaknya juga meluruskan isu dugaan intimidasi terhadap keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang jenazahnya akan dilakukan autopsi. Armed memastikan tidak ada intimidasi dari pihak manapun terkait pembatalan autopsi ini. ”Saya sudah menggali informasi. Alhamdulilah ternyata informasi itu tidak benar (adanya intervensi atau intimidasi),” ujar Wijaya. Wijaya menjelaskan, keterlibatan dari penyidik Polda Jawa Timur yang sebenarnya melakukan konfirmasi kebenaran adanya pembatalan. Kemudian, pihak penyidik saat itu membantu mengkonsepkan surat pembatalan. ”Keterlibatan anggota pada saat penyidik Polda akan mengkonfirmasi kebenaran pembatalan, diminta oleh keluarga korban membantu konsep surat pembatalan,” jelasnya. Baca: 32 Adegan Bakal Diperagakan di Rekonstruksi Tragedi Kanjuruhan Malang Oleh sebab itu, dipastikan oleh Wijaya sebagai perwakilan TGIPF, bahwa pembatalan autopsi murni datang dari pihak keluarga korban sendiri. ”Dari keluarga ini tidak paham (konsep pembatalan), sehingga ada anggota yang menuntunnya cara membuat. Pada dasarnya, setuju atau tidak adalah hak keluarga,” tegasnya.   Penulis: Cholis Anwar Editor: Cholis Anwar Sumber: Detikjatim.com