MPR RI dan Watimpres Kaji Kepala Daerah Dipilih DPRD

MURIANEWS, Jakarta – Wacana terkait kepala daerah yang dipilih oleh DPRD dan tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, kini semakin menguat. Bahkan MPR RI bersama dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) tengah mengkaji hal itu.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, kedua lembaga (MPR dan Watimpres) sepakat untuk menilik kemungkinan kepala daerah tidak dipilih langsung oleh masyarakat, tapi melalui DPRD.

Bamsoet juga mengatakan jika pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD juga bagian dari demokrasi. Bahkan hal itu dinilainya cukup demokratis dan sesuai dengan sila keempat pancasila.

Baca: Ketua MPR RI Sebut Banyak Calon Kepala Daerah yang “Malak” Pengusaha

”Mengembalikan pemilihan melalui DPRD juga sebenarnya demokratis. Karena sesuai dengan semangat sila keempat Pancasila,” tutur Bamsoet, dikutip dari Kompas.com, Rabu (12/10/2022).

Ia menilai, kajian pada penyelenggaraan pilkada dipilih DPRD bisa dilakukan. Sebab, dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945 menyatakan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis.

Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menurut Bamsoet, tetap memenuhi asas demokrasi.

Bamsoet pun ingin melihat dampak dari pelaksanaan pilkada secara langsung, apakah baik untuk masyarakat, atau justru memperbanyak praktik korupsi?Baca: Sidang Tahunan Hanya Dihadiri 435 dari 711 Anggota MPR RI”MPR RI dan Wantimpres ingin melibatkan seluruh pihak untuk mengkaji kembali sejauh mana efektivitas Pilkada langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Atau justru malah semakin menyengsarakan kehidupan rakyat akibat terbukanya ruang korupsi yang lebih besar,” paparnya.Bamsoet menegaskan jika MPR RI dan Wantimpres sepaham untuk menjaga agar demokrasi tetap sesuai dengan Pancasila.”Jangan sampai dibajak oleh angka-angka yang menjurus pada demokrasi konglomerasi dan kapitalisasi, dan berujung pada oligarki,” katanya. Penulis: Cholis AnwarEditor: Cholis AnwarSumber: Kompas.com